Laporan Tahunan: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2011

 

Dibuat oleh Setara Institute

Implementasi jaminan konstitusional kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia adalah mandat Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang telah diamandemen pada tahun 2000-2004.

Selain merupakan mandat konstitusional, implementasi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan juga merupakan konsekuensi dari tindakan politik negara melakukan ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik pada tahun 2005 dengan Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2005. Di atas dua mandat konstitusional dan mandat legal di atas, seluruh paradigma nasional Indonesia yang tertuang dalam berbagai dokumen hasil konsensus kebangsaan Indonesia menegaskan bahwa pluralitas merupakan fakta sosiologis yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan terus dipertahankan. Justru karena adanya pengakuan atas keberagaman inilah bangsa Indonesia tebentuk.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia juga telah menegaskan empat pilar hidup berbangsa dan bernegara. Selain merupakan respons atas kecemasan situasi mutakhir kebangsaan Indonesia, MPR RI dengan sangat aktual kembali menggulirkan konsensus genuine yang lahir dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Sejak 2009, MPR RI terus menerus mengkampanyekan Empat Pilar Hidup Berbangsa yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Konstitusi, dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). DI tingkat visi kebangsaan, 4 pilar hidup berbangsa dan bernegara tampak sebagai bentuk penegasan yang memutus berbagai ketegangan yang terjadi sepanjang sejarah bangsa ini. Ketegangan ihwal hubungan agama-negara, relasi mayoritas-minoritas, dan positivisasi nilai agama tertentu dalam naskah Konstitusi Republik Indonesia.1 Ketegangan-ketegangan di atas, secara normatif telah mampu diatasi dengan menyodorkan konsensus genuine yang memastikan bahwa negara ini dibentuk berdasarkan Pancasila yang menjamin keberagaman berbagai etnisitas. Selanjutnya UUD Negara RI 1945 menegaskan secara lebih kokoh tentang jaminan pengakuan keberagaman, termasuk jaminan keragaman agama/keyakinan dalam rumusan hak konstitusional jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Meskipun harus diakui UUD Negara RI 1945 gagal menegaskan bentuk sempurna Negara RI, apakah sebagai sebuah negara sekuler atau negara agama, namun demikian jaminan-jaminan konstitusional atas kebebasan beragama/berkeyakinan harus diapresiasi.

Selain penegasan pada Pasal 29 (1) yang menyebutkan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, argumen ketidaksempurnaan bentuk negara juga tercermin dari rumusan pembatasan jaminan-jaminan hak

konstitusional warga negara yang tercantum dalam Pasal 28 J (2), yang berbunyi:

”Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Rumusan pembatasan jaminan hak konstitusional warga negara pada kalimat ..sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama,… telah membuka ruang dominasi tafsir kelompok mayoritas yang berujung pada ketegangan relasi mayoritas dan minoritas. Jaminan hak akan tumpul jika dihadapkan pada pertimbangan bahwa hak tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama. Penyandaran pada nilai-nilai agama sebagai pertimbangan keabsahan implementasi jaminan sebuah hak telah membuat jaminan tegas yang merupakan rumusan hukum dinegasikan oleh kontestasi tafsir nilai-nilai agama yang tidak bisa diobyektivikasi.

Tentang bentuk negara agama atau negara sekuler, ambiguitas juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji UU No. 3/2006 tentang Peradilan Agama. Dalam konsideran putusannya disebutkan bahwa Indonesia bukanlah negara agama, bukan pula negara sekuler.2 Namun demikian, akibat rumusan Pasal 28 J (2) yang sangat sosiologis dan penerapannya yang tidak inklusif, dalam praktik kehidupan beragama/berkeyakinan, Konstitusi RI lebih menampilkan wajah religius dibanding wajah sekulernya.

Sikap yang sama ditunjukkan juga oleh Mahkamah Konstitusi RI saat memutus perkara judicial review tentang UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalagunaan dan Penodaan Agama yang diajukan oleh kelompok masyarakat sipil. Mahkamah Konstitusi me

nyajikan argumen-argumen yang juga tidak mampu menegaskan tentang relasi agama-negara. Pilihan politik MK yang tetap menganggap UU tersebut sebagai konstitusional, menegaskan bahwa wajah religius Konstitusi RI memang menjadi rujukan dan konsideran memutus perkara-perkara yang berhubungan dengan relasi agama-negara.

Sekalipun secara normatif gagasan tentang jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan semakin kokoh namun demikian, akibat konstruksi pemahaman dan tafsir yang ekslusif, jaminan normatif tersebut gagal diterjemahkan dalam berbagai kebijakan negara.

Unduh dan baca selengkapnya di sini:

 

 

 

 

Tinggalkan balasan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s