Buku: Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan

Diterbitkan oleh Setara Institute

Keberadaan regulasi yang secara komprehensif menjamin terlaksananya hak beragama/ berkeyakinan terasa semakin penting. Regulasi mana dapat memberikan kepastian hukum bagi seseorang dalam melaksanakan haknya atas beragama/ berkeyakinan.

Laporan pemantauan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia yang diterbitkan oleh SETARA Institute dan organisasi masyarakat sipil lainnya menunjukkan bahwa tingkat intoleransi, baik di masyarakat maupun di tubuh negara, melalui aparat negara, semakin menguat; sebaliknya, toleransi semakin melemah. Jumlah peristiwa pada tahun 2008 meningkat secara signifikan (367 tindakan dalam 265 peristiwa) dibanding peristiwa yang terdokumentasikan SETARA Institute pada tahun 2007, yang mencatat sejumlah 185 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dalam 135 peristiwa. Di tahun 2009, SETARA Institute mencatat 291 tindakan dalam 200 peristiwa. Tahun 2010, tercatat 286 tindakan dalam 216 peristiwa.

Secara konstitusional negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E, dan Pasal 29 UUD Negara RI 1945. Pemerintah juga telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yang memberikan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan [Pasal 18]. Semua jaminan ini terkikis oleh kecenderungan arus politik penyeragaman. Penyikapan komprehensif atas kecenderungan ini mutlak diperlukan untuk memastikan implementasi jaminan hak-hak konstitusional warga negara dan jaminan kebebasan sipil warga.

Pengikisan jaminan konstitusional kebebasan beragama/berkeyakinan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, di mana negara dituntut untuk mempertanggung-jawabkannya dengan [1] mencabut produk perundang-undangan yang restriktif, [2] memproduk perundang-undangan yang kondusif, dan [3] memberikan reparasi dalam bentuk pemulihan hak-hak korban. Pada saat yang bersamaan, impunitas juga telah terjadi akibat tidak adanya landasan hukum untuk mengkriminalisasi praktik-praktik intoleransi dan diskriminasi agama/keyakinan.

Selain dalam kerangka tanggung jawab negara untuk memproduk perundang-undangan yang kondusif, sejumlah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini tengah menghadapi ujian serius di tingkat implementasinya dan menuntut pembaruan/revisi. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 08 dan No. 09/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Pendirian Rumah Ibadat; dan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat adalah dua jenis produk hukum yang menjadi landasan operasional implementasi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dianggap konstitusional hingga terdapat produk perundang-undangan yang lebih komprehensif pada 2010, sesungguhnya pemerintah dan/atau DPR RI memiliki tugas lanjutan yaitu melakukan executive review atau legislative review untuk menyempurnakan model pengaturan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia yang lebih baik. Secara eksplisit Putusan Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa UU No.1/PNPS/1965 nyata-nyata mengidap persoalan, dan untuk itu harus ada upaya legislasi lanjutan.

Atas alasan di atas, keberadaan regulasi yang secara komprehensif menjamin terlaksananya hak beragama/berkeyakinan menjadi semakin penting. Regulasi mana dapat memberikan kepastian hukum bagi seseorang dalam melaksanakan haknya atas beragama/berkeyakinan.

Silakan unduh di sini:

 

 

 

Tinggalkan balasan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s