Sinta Nuriyah Wahid: Stop Kekerasan Atas Nama Agama

Berita Satu |

Minggu, 10 Juni 2012

Isi dari maklumat tersebut adalah seruan untuk menghentikan aksi kekerasan atas dasar agama.

Sinta Nuriyah Wahid, istri almarhum mantan presiden Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyampaikan maklumat berjudul Aku Cinta Indonesia Hentikan Kekerasan Atas Nama Agama pada puncak acara peringatan hari lahirnya Pancasila I Juni.

Isi dari maklumat tersebut adalah seruan untuk menghentikan aksi kekerasan atas dasar agama. Maklumat ini dibacakan pada acara bertajuk Diversity Concert: Tribute to  the victims of religion violence yang digelar di Taman Ismail Marjuki,  Jakarta Pusat.
 
“Kami mendesak pemerintah untuk tindak lanjuti apa yang kami sampaikan.  Ini adalah jeritan rakyat Indonesia,” kata Sinta di Jakarta, hari ini.
 
Dalam membacakan maklumat itu, Sinta Nuriyah didampingi perwakilan jemaat Ahmadiyah, GKI Yasmin Bogor, Gereja HKBP Filadelpia Bekasi, serta wakil dari gereja di Singkil Aceh.
 
Adapun Maklumat itu berisi;
 
 1. Menghentikan segala upaya dan tindakan kekerasan dan pelanggaran hak  asasi manusia karena bertentangan dengan konstitusi, falsafah hidup  bernegara dan berbangsa, serta perikemanusiaan dan perikeadilan juga  merupakan nilai dan semangat semua agama.
 
 2. Menyelamatkan Pancasila dan Konstitusi dari upaya pemaksaan dan penyeragaman yang mengatasnamakan agama.
 
 3. Menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memerintahkan dengan  tegas aparat pemerintahan untuk menegakkan konstitusi dan melindungi hak  asasi manusia dan hak warga negara Indonesia.
 
 4. Menuntut pemerintah agar tidak tunduk pada tekanan dan kontrol  kelompok-kelompok garis keras yang mengatasnamakan negara, tidak melakukan pembiaran atau bahkan berkolusi dengan kelompok-kelompok itu.
 
 5. Menuntut pemerintah agar menindak tegas pelaku aksi-aksi kekerasan atas nama agama, dan tidak mengkriminilkan korban.
 
 6. Mendesak pemerintah untuk merivisi UU No.1/PNPS/1965 sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi No.140/PUU-VII/2009 of 2010.
 
 7. Mendesak pemerintah untuk menghapus kebijakan dan praktek diskriminasi dalam pembangunan rumah ibadah dan merevisi SKB 2 Menteri tentang pembangunan rumah ibadah serta mencabut seluruh kebijakan yang  diskriminatif, baik di tingkat pussat maupun daerah.

Sumber: Berita Satu

Tinggalkan balasan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s