Citra Buruk Indonesia di Mata Dunia?

Beberapa minggu terakhir kondisi HAM Indonesia tengah menjadi perhatian masyarakat internasional. Tidak hanya permasalahan kebebasan beragama dan berkeyakinan, tetapi juga terkait dengan beragam permasalahan hak asasi manusia, seperti hak-hak anak, hak perempuan, Papua, impunitas dan beragam pelanggaran HAM lainnya. Untuk yang pertama (kebebasan beragama dan berkeyakinan) memang menjadi salah satu tema penting pertanyaan dari Negara-negara di dunia mengingat kasus-kasus kekerasan yang menimpa Indonesia akhir-akhir inipun cukup marak.

Telah menjadi sebuah keniscayaan tatkala masyarakat dunia semakin intim berhubungan satu sama lain, tidak terkecuali di bidang hak asasi manusia. Forum di Perserikatan Bangsa-bangsa meniscayakan adanya pergaulan aktif dari masing-masing Negara untuk saling memberikan masukan dan saran terkait dengan penegakan HAM. Dalam pada itu, Indonesia pun dapat melakukan hal yang sama terkait dengan kondisi suatu Negara tertentu, sebagaimana sikap Indonesia terhadap kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi di Suriah. Menteri Luar Negeri Indonesia bahkan mengecam kekerasan yang terjadi di Suriah (Metro TV | 30/5/2012). Dalam kasus penyerangan kapal Flotilla oleh Israel pada 2010 pun, masyarakat sipil Indonesia mendorong Pemerintah untuk mengecam tindakan brutal Israel tersebut dan mendorong dibuatnya Sesi Khusus tentang penyerangan ini di Dewan HAM PBB.

Sekali lagi, keterlibatan Indonesia dalam pergaulan dunia telah meniscayakan Indonesia untuk juga diperhatikan oleh komunitas internasional dan perhatian tersebut tidak semata sebagai sebuah penghinaan atau pelecehan terhadap bangsa Indonesia, tetapi lebih dari itu untuk mendorong Indonesia lebih toleran dan demokratis. Adalah Gus Dur, Presiden RI 1999 – 2001, satu-satunya pemimpin yang berani bercerita lantang tentang kondisi Indonesia di hadapan komunitas internasional. Atas tindakannya ini, bukannya ia dibenci atau dicerca oleh dunia, tetapi sebaliknya, posisi tawar Indonesia meningkat dan kejujurannya diakui sebagai sikap patriotisme. Sayangnya, sikap seperti ini tidak diajarkan oleh para pemangku kebijakan pasca periode Gus Dur, sehingga masyarakat Indonesia selalu dididik dengan kemunafikan dan berbohong secara terbuka dan terang-terangan.

Dari preseden ini, tentunya merupakan sebuah kekeliruan bila sementara orang, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyangka bahwa Indonesia sudah “dijelek-jelekkan” di mata dunia, karena pada hakikatnya sebuah kebenaran harus dikatakan secara jujur walaupun itu pahit (qul al-haqq walaw kaana murran). Bukankah mengakui kesalahan adalah sebuah sikap seorang Muslim yang taat, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Yunus tatkala ia ditelan dan masuk ke dalam perut ikan (lihat QS. Al-Ambiya’ ayat 87)

Sebaliknya, hanya karena perasaan cinta terhadap Negeri sendirilah berbagi cerita dengan komunitas lain tentang kondisi hak asasi manusia di Indonesia harus dilakuka agar Negara tidak selamanya berada pada tindakan kezhaliman. Bukan mengumbar-umbar kejelekan rumah sendiri, namun upaya ini menjadi penting tatkala Pemerintah seringkali tidak jujur dengan kondisi ril yang terjadi di lapangan. Bukankah kemunafikan adalah “berbicara tentang sesuatu, tetapi pada saat yang sama ia berbohong”? Tentu kita tidak mau menjadi bangsa munafik yang selalu bercerita baik tentang negeri ini padahal senyatanya masih memperihatinkan.

Dua ayat (2 dan 3) dalam Alquran surat Al-Shaff secara tegas memperingatkan umat manusia untuk berbuat jujur dan konsisten dengan apa yang ia katakan. Bahkan, Allah Swt. bertanya kepada orang-orang yang beriman, mengapa mereka mengatakan sesuatu yang justru tidak dikerjakannya; dan adalah kemarahan besar di sisi Allah atas perbuatan ini (mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan). Tentu kita semua tidak menghendaki kemarahan Allah kepada bangsa Indonesia hanya karena kita mengajak Negara-negara Muslim atau non-Muslim untuk mencontoh Indonesia yang toleran, tetapi pada saat yang sama kita sendiri yang melakukan tindakan intoleransi. Na’udzubillah, tsumma na’uzubillah min dzalik.

Memaknai Toleransi Indonesia

Harus kita akui, bahkan oleh Dunia, bahwa Indonesia adalah Negara Muslim terbesar yang paling demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Bangsa Indonesia, termasuk saya sendiri, patut berbangga dengan prestasi yang mendorong banyak negara untuk belajar demokrasi dan toleransi di Indonesia. Tidak terkecuali Mesir yang baru dilanda krisis politik tahun lalu.

Toleransi merupakan sebuah proses yang terus berjalan dan berkelindan dengan kehidupan sehari-hari umat beragama. Proses ini meniscayakan adanya ruang gerak yang “terus menerus” dan “selalu menjadi” menuju sebuah kesempurnaan. Ia tidak mungkin terhenti, karena geraknya seiring dengan gerak manusia. Ia bahkan ibarat keimanan, terkadang mencapai puncaknya yang tertinggi, namun tak jarang berada pada titik nadir.

Untuk itu pula, sudah menjadi keharusan kita semua untuk selalu menyemai toleransi agar tetap segar dan tidak layu, apalagi ancaman kekeringan mulai semakin menyeruak. Di sini pula peranan Negara untuk selalu menjaga toleransi tetap bersemai, karena musim adalah hukum alam yang niscaya. Menjaga toleransi adalah sama dengan menjaga citra Indonesia di mata dunia, karena citra itu hanya pantulan cermin kondisi ril di dalam negeri.

Persemaian ini menjadi sebuah keharusan bagi Indonesia yang “terlanjur” dilabeli dengan Negara toleran dan demokratis oleh dunia, karena bila tidak, dapat saja label ini berpindah tangan ke Negara lain. Diibaratkan dengan dorongan kuat bangsa Indonesia dan pemerintah untuk Pulau Komodo sebagai salah satu keajaiban alam di dunia, harusnya Indonesia dapat mempertahankan award “toleran” ini dengan menjaganya dan memastikan perlindungan kepada seluruh kelompok masyarakat.

Kritik dan masukan merupakan alat untuk membangun diri menjadi lebih baik. Eksistensinya tidak bisa dielakkan, apalagi dalam kehidupan yang semakin terbuka dan global, di mana segala informasi dapat saja diterima oleh seluruh komunitas internasional melalui media massa. Memberangus sumber informasi yang sampai ke komunitas luar bukanlah jawabannya, karena hal itu tidak akan mengubah citra Indonesia sedikitpun. Tindakan ini hanya akan mengobati sisi luar (kulit) saja, tetapi tidak menyentuh sebab utama munculnya penyakit. Jawabannya adalah dengan menyelesaikan “sebab utama” dari citra buruk itu, yaitu kekerasan, diskriminasi dan intoleran dengan alasan agama. Bila tidak, citra buruk itu akan terus terproduksi oleh hiruk-pikuk media massa dan Indonesia semakin kehilangan pamornya.

Umat Islam di beberapa wilayah Papua terancam dipaksa menerima Perda Kristen, sebagaimana di Aceh umat Kristen dipaksa menerima hukum Islam. Di NTT umat Islam kesulitan membangun Masjid hanya karena alasan politik pemerintah daerah, sementara di belahan lain umat Kristen di Bogor juga mengalami kondisi yang sama. Ternyata semuanya menjadi korban, tidak hanya Islam, tetapi agama-agama yang lain. Bila kondisi ini dibiarkan, bukankah Indonesia akan menjadi Negeri yang semakin tak toleran? Sementara pada saat yang sama, masyarakat Indonesia diobok-obok oleh kepentingan kelompok tertentu untuk saling membenci dan menghancurkan satu sama lain. Toleransi adalah masalah kita bersama dan harus diselesaikan secara bersama-sama. Sementara Negara, yang diberikan kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, harus pula menjalankan fungsinya secara adil dan bijaksana untuk melanggengkan Indonesia yang berkeadilan dan damai.

Tinggalkan balasan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s