Agama, Intoleransi dan Ketegasan Pemerintah

Kembali tindakan intoleran dilakukan oleh kelompok vigilante yang tidak menghendaki kedamaian dan keberagaman. Pada kamis lalu (17/5/2012), ratusan massa yang mengatasnamakan Islam menyerang jemaat HKBP Filadelpia Bekasi yang hendak melangsungkan ibadah. Tempo mencatat, tidak sedikit jemaat yang terkena lemparan kantong plastik yang berisi air comberan dan mengharuskan jemaat beribadah di pinggir jalan. Lima hari sebelumnya (12/5/2012), Media Indonesia juga mencatat, puluhan orang merusak panggung tempat perayaan Waisak di Temanggung, bahkan mengancam warga di sekitar lokasi dengan celurit. Di sisi yang lain, kasus-kasus serupa lainnya yang terjadi di Indonesia belum lagi mendapatkan perhatian serius oleh Pemerintah, sebut saja misalnya, GKI Taman Yasmin Bogor atau penyerangan terhadap pesantren Syiah di Sampang, Madura.

Lemahnya Peran Pemerintah

Meningkatnya kasus-kasus kekerasan dan tindakan intoleran dengan alasan agama di Indonesia menampakkan lemahnya posisi Negara di hadapan kelompok intoleran. Walaupun sejumlah peraturan perundangan telah memberikan mandat kepada Pemerintah untuk bersikap tegas terhadap segala kekerasan dan tindakan intoleransi, kenyataan itu terhenti saja di atas kertas. Pada aspek yang lain, pemerintah justru tidak ma(mp)u bertindak tegas dan melaksanakan hukum sebaik-baiknya.

Ada sejumlah aspek yang dapat diketengahkan melihat kecenderungan ini, di antaranya adalah: pertama, penegakan hukum yang lemah, baik kepada para pelaku ataupun pemulihan kepada korban. Dalam sejumlah kasus kekerasan, Pemerintah tidak menindak para pelaku secara tegas, sehingga hukuman tidak menimbulkan efek jera dan kejadian yang lama sangat mudah terulang. Di sisi yang lain, Negara juga tidak pernah memberikan hak pemulihan kepada para korban secara adil. Untuk kasus Ahmadiyah di Cekeusik, Banten, dan penyerangan Syiah Sampang, aparat hukum justru mengkriminalisasi korban.

Kedua, Negara salah dalam memaknai arti sebuah netralitas. Netral dimaknai oleh Negara, dalam hal ini kepolisian dan aparat penegak hukum lain, sebagai pemberian hukuman secara merata kepada pihak yang terlibat, tanpa melihat dasar persoalan, apakah seseorang itu menjadi korban atau pelaku. Hal ini menyebabkan banyaknya kriminalisasi kepada korban oleh aparat kepolisian; ustazd Tajul Muluk di Sampang adalah contoh. Dengan begitu, para pelaku intoleran dan kekerasan justru dengan mudah menyerang kelompok lain, karena Negara tidak mampu berpihak kepada kebenaran dan meniadakan fakta-fakta di lapangan. Pemerintah harusnya memaknai kenetralan dengan keadilan; menindak para pelaku, memulihkan hak-hak korban.

Ketiga, lemahnya perlindungan dan inkonsistensi Negara menjadi salah satu sebab meningkatnya kasus-kasus kekerasan terakhir ini. Sulitnya mengakses rumah ibadah yang jelas-jelas telah sah secara hukum (seperti GKI Taman Yasmin dan HKBP Filadelfia Bekasi), penyerangan dan pembakaran rumah ibadah, pesantren, pusat kegiatan keagamaan, ataupun penganiayaan fisik oleh kelompok intoleran merupakan akibat dari lemahnya perlindungan ini. Padahal, lagi-lagi, Konstitusi Indonesia dan peraturan perundangan lain telah memandatkan kepada Negara untuk melindungi hak setiap warga negara untuk beribadah, berkeyakinan dan hak atas rasa aman. Polisi lebih menampakkan wajah garangnya ketika berhadapan dengan pendemo, massa yang memprotes sebuah perusahaan atau korporasi (seperti di Bima dan Mesuji), buruh yang menuntut haknya, atau para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara damai. Tapi tidak dengan kelompok intoleran ini.

Keempat, Inkonsistensi Pemerintah menjadi salah satu sebab utama, terutama ketika isu-isu agama dijadikan komoditas politik oleh pemerintah, pusat atau daerah. Pemerintah menjadi tak memiliki pedoman dan panduan untuk mengurus keberagamaan dan keberagaman di Indonesia, bahkan semuanya diukur dengan timbangan untung-rugi kepentingan politik. Maraknya siar kebencian dan diskriminasi yang dilontarkan oleh pejabat pemerintahan merupakan bukti betapa saratnya tindakan-tindakan intoleransi ini dengan muatan politik dan pragmatisme para penguasa.

Kelima, menguatnya tindakan intoleran dan kekerasan ini tidak luput dari restu ”diam-diam” Negara dan keterlibatan Negara dalam tindakan. Pelbagai hal di atas menggambarkan posisi pemerintah saat ini dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga kelompok intoleran semakin mendapatkan panggungnya, bahkan mengalahkan eksistensi Negara sebagai pemegang amanat seluruh rakyat Indonesia.

Islam vs islam

Cukup mengherankan melihat tindakan intoleransi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut, apalagi mereka mengatasnamakan agama Islam. Menilik ke sejarah Islam awal, baik yang dipraktikkan oleh Rasulullah atau para sahabatnya, justru sangat jauh dari yang dicerminkan oleh sekelompok kecil umat Islam ini. Sebaliknya, mereka justru menampakkan tindakan kaum jahiliyah – kafir Quraisy – yang saat itu menghalang-halangi dakwah nabi Muhammad Saw.

Betapa tidak, tindakan kafir Quraish yang menyiram Rasulullah dengan kotoran onta pada waktu sujud (melaksanakan salat) justru dilakukan oleh umat Islam kepada kelompok jemaat HKBP Filadelpia Bekasi saat mereka beribadah. Di sisi yang lain, taulan Rasulullah untuk menghormati segala macam kelompok, agama dan keyakinan yang ada di Madinah tak lama setelah Piagam Madinah dicetuskan, justru tidak pernah dijadikan contoh oleh kelompok tersebut.

Pada contoh yang lain, perlindungan Islam terhadap gereja atau rumah ibadah umat lain – bahkan dalam kondisi perang – juga tidak pernah dilihat oleh kelompok intoleran sebagai nilai-nilai Islam. Yang menjadi panutan justru sebaliknya, tindakan kekerasan dan brutalitas yang menggambarkan wajah Islam penuh dengan darah dan air mata.

Salah satu larangan Rasul, Sahabat dan para Ulama dalam peperangan adalah mengganggu, membunuh dan menyerang umat lain yang sedang beribadah. Ada cukup banyak preseden yang dilakukan oleh para Sahabat Rasul. Dalam teks perjanjian antara Umar ibn Khattab dan penduduk Eliya (Palestina) saat dilakukan pembebasan wilayah ini, Umar menyatakan secara tegas: “Berikan mereka rasa aman, Lindungi harta benda, gereja dan salib mereka. Jaga penduduk miskin dan yang kaya (tanpa ada pembedaan). Hormati keyakinan mereka, jangan kuasai gereja mereka, jangan rusak bahkan sentuh harta mereka. Jangan paksa mereka. Jangan sampai mereka menderita. (lihat, Al-Thabari, Tarikh Umam wa Al-Muluk).

Abu Bakar pun demikian. Khalifah pertama setelah Nabi Muhammad Saw. ini berpesan kepada pasukan Islam yang dipimpin oleh Usamah ibn Zaid, dengan menyatakan: “Wahai umat Islam, simaklah Janganlah kalian berkhianat, berlaku curang dan tidak kesatria. Jangan memotong-motong musuh (mutilasi), membunuh anak-anak, orang-orang renta dan perempuan. Jangan menebangi pohon kurma atau membakarnya. Jangan membunuh kambing, sapi atau unta kecuali untuk keperlian makan. Nanti kalian akan menemui sekelompok orang yang membaktikan diri mereka di gereja atau sinagong, maka biarkan mereka dengan kebaktian mereka itu”.

Lagi-lagi kita dibuat oleh sejarah Islam untuk terbelalak. Betapa mulianya yang dianjurkan Islam dan sangat bertolak belakang dari pemahaman sementara kelompok Islam yang mengedepankan aksi-aksi kekerasan.

Lebih dari itu, kita pun kembali bertanya di dalam hati; Siapa yang justru diikuti oleh kelompok-kelompok ini untuk melakukan tindakan kekerasan dan intoleransi, padahal sejak awal Islam tidak pernah mengizinkan tindakan itu? Lagi-lagi, “Islam” (dengan huruf I besar) seringkali disalahpahami dan dibajak oleh kelompok-kelompok tertentu dengan mengatasnamakan “islam” (dengan i kecil).

Dari sini, harusnya pemerintah – termasuk aparat hukum – tidak lagi takut atau khawatir akan melanggar nilai-nilai Islam bila menindak para pelaku kekerasan, karena Islam sendiri tidak pernah mengizinkan tindakan tersebut. Kecuali, bila pemerintah memang betul-betul membiarkan aksi-aksi tersebut terus berlanjut dan merasa diuntungkan dengan kondisi-kondisi tidak manusiawi ini.

Cikini, 19 Mei 2012

One thought on “Agama, Intoleransi dan Ketegasan Pemerintah

  1. Selamat malam, salam kenal.
    Tulisan anda sangat menarik, saya memiliki pandangan yang sama dengan anda. Sebagai kaum minoritas di negara Indonesia yang sangat kita cintai ini, anggota gereja saya pun mengalami hal yang demikian. Sungguh sangat sedih rasanya ketika kebebasan kami untuk beribadah dihalangi oleh ancaman dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mengatasnamakan agama. Hal tersebut adalah hal yang paling membuat saya merasa pesimis dengan toleransi di negara ini. Aparat kepolisianpun tidak berkutik saat gereja kami diserang oleh sejumlah masa yang mengatasnamakan agama mereka. Kami tidak merasakan adanya kebebasan untuk beribadah. Saya selalu yakin setiap agama pasti megajarkan tentang kebaikan, namun ada oknum-oknum tertentu yang ingin mencari keuntungan dengan membuat kekacauan tersebut. Harapan kita semua agar Indonesia menjadi negara yang damai dan rukun, tetap menjaga kebhinekaan dalam kesatuan. Tulisan anda menambah wawasan saya tentang toleransi, terimakasih.

    Salam

Tinggalkan balasan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s