OKI, Kebijakan Luar Negeri dan Kepentingan Nasional

Oleh Muhammad Hafiz

Dalam periode satu tahun ini, Indonesia akan disibukkan dengan sejumlah pertemuan multilateral Negara-negara Muslim, dimulai dengan Pertemuan Parlemen OKI di Palembang pada 24 – 31 Januari 2012 sampai Pertemuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada Desember 2012. Indonesia juga akaan menjadi tuan rumah Pertemuan Pertama Komisi HAM OKI yang baru dibentuk tahun lalu pada 20 – 24 Februari 2012 mendatang.

Dibandingkan masa-masa sebelumnya, kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah tersebut dan posisi strategis yang diambil oleh Ketua DPR RI sebagai sebagai Presiden Persatuan Parlemen OKI 2012 – 2013 menunjukkan adanya perubahan politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan kerjasama dengan Negara-negara Muslim. Perubahan ini tentu membawa implikasi bagi Indonesia, baik secara mikro atau makro, namun secara praktis tentunya kembali lagi kepada Indonesia apakah akan mengambil peranan penting dalam perubahan ini untuk kepentingan Nasional warga negara atau hanya terhenti pada tataran normatif?

Kemunculan OKI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa pembakaran Masjid Al-Quds, Palestina, pada Agustus 1969, yang memunculkan reaksi keras dari umat Islam di seluruh dunia. Dalam perkembangannya, OKI yang semula lebih banyak berkonsentrasi permasalahan Palestina, beralih menjadi wadah kerjasama antar Negara-negara Muslim di pelbagai bidang. Untuk menjawab tantangan pergaulan masyarakat internasional, OKI bahkan berupaya mereformasi diri dan terlibat secara lebih luas dengan isu-isu yang selama ini dihindari. Upaya untuk bekerjasama dengan Negara-negara Barat lebih diutamakan oleh OKI dibandingkan bersikap defensif, seperti dalam isu demokratisasi dan hak asasi manusia. Sebagai jawaban atas pelbagai tantangan yang mengemuka ini pula, secara kelembagaan OKI melakukan reformasi diri, di antaranya melalui KTT Luar Biasa OKI ke-3 di Mekkah, Arab Saudi, pada 7-8 Desember 2005, yang menghasilkan Mecca Declaration, OIC 10-years Program of Actions, dan adanya revisi terhadap Piagam OKI.

Perjalanan reformasi inilah yang kemudian menjadikan OKI semakin terlibat dalam kerjasama internasional dengan pelbagai organisasi, seperti PBB atau organisasi regional lainnya, terutama dalam isu-isu yang “sensitif” bagi komunitas Islam. OKI juga telah membentuk Komisi HAM pada Juni 2011 dan pada 2008 juga dirumuskan Program Aksi Pemberdayaan Perempuan OKI (OPAAW) sebuah dokumen yang berangkat dari pengalaman dan kondisi aktual perempuan di Negara-negara Muslim. Tidak hanya itu, dalam hal konteks pluralisme, OKI mengusulkan adanya Resolusi tentang “Penghapusan Intoleransi, stigmatisasi, diskriminasi dan tindakan kekerasan berdasarkan agama/keyakinan” di Dewan HAM PBB pada Maret 2011. Walaupun tidak termasuk Anggota Dewan HAM, Pemerintah Indonesia berperan dalam mendorong Resolusi tersebut (Diplomasi Kemlu RI 2011).

Peranan Indonesia dan Kepentingan Nasional

Dalam rangkaian reformasi OKI ini pula Indonesia cukup terlibat di dalamnya, baik secara struktural ataupun substantif, seraya mengetengahkan suatu alternatif nilai Islam Indonesia dan sistem demokrasi yang dipandang oleh Sekjen OKI sendiri sangat positif bila dibandingkan dengan Negara-negara Muslim lain. Namun tentu hal tersebut harus berdampak positif secara Nasional, bukan hanya di bidang ekonomi dan urusan keagamaan, tetapi juga terhadap permasalahan-permasalahan yang selama ini marak terjadi, seperti kasus buruh migran yang banyak di Negara-negara Muslim, kekerasan berbasis agama/keyakinan, sampai upaya untuk memerangi radikalisasi agama.

Seperti dalam pertemuan Parlemen OKI yang tengah berlangsung hari ini di Palembang, sangat positif bila DPR RI telah membuat kerangka kerja legal perlindungan buruh migran, namun upaya tersebut harus pula diikuti dengan kebijakan kongkret di level nasional untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Lebih dari itu, Indonesia harus menjadikan pertemuan yang menggunakan kas Negara ini sebagai momentum penting untuk menghimbau Negara-negara penerima buruh migran agar menghormati seluruh warga negara Indonesia di Negara mereka.

Hal serupa tatkala Indonesia mengusung sebuah Resolusi di Dewan HAM bersama dengan Negara-negara OKI sudah sepatutnya Pemerintah menjadikan resolusi ini sebagai landasan perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas agama/keyakinan di Indonesia. Sejauh ini, khusus dalam konteks kebebasan beragama, apa yang menjadi concern Indonesia di luar Negeri belum mampu memberikan pengaruh positif di dalam negeri, sehingga politik luar negeri tersebut masih sebatas pencitraan belaka. Jangan sampai terkesan Indonesia selalu menjual Islam Indonesia ke dunia internasional dengan simbol-simbol moderat, toleran dan menghargai pluralitas, tetapi di sisi lain Pemerintah belum mampu bersikap tegas atas permasalahan diskriminasi dan tindakan intoleran yang terjadi, baik dilakukan oleh aparat Pemerintahan sendiri ataupun oleh kelompok masyarakat intoleran.

Dalam konteks inilah, di tengah menguatnya keterlibatan Indonesia di dalam OKI, Pemerintah harus mampu mengabil peranan penting dalam Organisasi ini untuk dapat membawa kepentingan-kepentingan Nasional dan memberikan dampak positif ke ranah domestik. Pemerintah Indonesia harus melampaui politik pencitraan di mata internasional, apalagi politik “cuci piring” buruknya kondisi dalam negeri.

Tinggalkan balasan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s