Memanfaatkan Keterlibatan Indonesia di OKI untuk Kepentingan Nasional

Oleh Muhammad Hafiz

Politik diplomasi luar negeri Negeri Indonesia mulai meletakkan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai salah satu sasarannya. Selain menjadi tuan rumah sejumlah pertemuan OKI pada 2012, keketuaan Marzuki Alie untuk Persatuan Parlemen OKI dan terpilihnya perwakilan Indonesia untuk Anggota Komisi HAM OKI menjadi pertanda kecenderungan ini. Hanya saja, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah pemerintah akan mengambil peranan tersebut untuk kepentingan Nasional atau tidak?

Dua hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah terkait keterlibatan di OKI ini, yaitu upaya untuk menginternasionalisasikan Islam Indonesia dan memaknai OKI dalam konteks nasional. Untuk yang pertama, telah diketahui bersama bahwa akhir-akhir ini muncul suatu harapan baru agar Indonesia dapat menjadi contoh bagi Negara-negara Muslim. Hal ini semakin menguat tatkala gelombang demokratisasi marak terjadi di wilayah Timur Tengah dengan Arab Springnya. Sebagai Negara-negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan paling demokratis tentu tawaran ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk lebih mewarnai perkembangan geopolitik di komunitas Muslim global. Jika dahulu Indonesia menerima transfer perabadan dari Barat dan telah mampu mengkontekstualisasikannya dengan kebudayaan lokal yang sarat dengan tradisi keagamaan dan ketimuran, maka sekarang saatnya bagi Indonesia untuk mentransfer nilai-nilai tersebut kepada Negara-negara yang tengah membutuhkannya.

Dengan beberapa alasan, posisi ini penting untuk diraih oleh Indonesia. Pertama, efek dari tesis Samuel Hungtinton tentang clash of civilitation telah memberikan jarak psikologis bagi komunitas Islam untuk menerima apa yang dihasilkan oleh masyarakat Barat, meskipun pada sisi lain mereka mengakui pentingnya produk tersebut dalam pembangunan peradaban dan kebudayaan mereka. Dalam hal ini, nilai-nilai modern yang diambil dari godokan Islam Indonesia akan mengurangi resistensi tersebut, selain karena ditransfer melalui komunitas muslim.

Kedua, dengan menjadi rujukan Negara-negara Muslim, Indonesia telah pula menjadi kiblat ajaran Islam modern yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini semakin relevan tatkala masyarakat dan Pemerintah di Negara-negara Barat tengah dilanda ketakutan yang sangat terhadap Islam (Islamfobia), seperti yang terjadi di Belanda akhir-akhir ini. Dengan menghadirkan wajah Islam yang sejuk dan damai, Islam Indonesia dapat mentransfer peradaban ini ke komunitas internasional, baik Timur atau pun Barat.

Kedua hal di atas setidaknya telah dibuktikan oleh Indonesia ketika mengusung sebuah Resolusi tentang “Penghapusan Intoleransi, stigmatisasi, diskriminasi dan tindakan kekerasan berdasarkan agama/keyakinan” di Dewan HAM bersama dengan Negara-negara OKI pada 2011. Sebagai Organisasi terbesar kedua setelah PBB, OKI dapat dijadikan sarana bagi Indonesia untuk mencapai harapan-harapan tersebut.

Hal kedua yang tidak kalah pentingnya diperhatikan oleh Pemerintah adalah mengoptimalkan Organisasi tersebut untuk kepentingan Nasional agar kebijakan luar negeri Indonesia lebih substantif dan bermanfaat secara lokal.

Optimalisasi OKI tersebut dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, membawa permasalahan Nasional ke level yang lebih tinggi di tingkat multilateral, seperti perlindungan TKI yang sebagian besar ada di Negara-negara Muslim. Pemerintah Indonesia – atau juga DPR RI yang saat ini tengah mengadakan pertemuan dengan Parlemen OKI di Palembang – harus menjadikan OKI sebagai kerangka kerja perlindungan TKI, baik melalui kebijakan kelembagaan OKI dengan membangun sistem dan mekanisme perlindungan ataupun melalui hubungan diplomatik informal. Keterlibatan Indonesia harus memberikan hasil konkret bagi kepentingan Nasional dan warga negara secara luas, tidak hanya pada urusan keagamaan, seperti penambahan kuota haji.

Pendekatan kedua yang dapat digunakan adalah memanfaatkan OKI dalam mewujudkan masyarakat yang toleran dan demokratis di Indonesia. Seiring dengan reformasi yang dilakukan oleh OKI, Organisasi ini telah cukup banyak menyediakan modalitas bagi pembangunan masyarakat Muslim modern. Di antara yang cukup penting adalah Resolusi yang telah disinggung di atas.

Selama ini, OKI seringkali dijadikan rujukan untuk mendeligitimasi kelompok minoritas tertentu di Indonesia, sementara di sisi lain capaian positif dan modalitas yang telah dihasilkan oleh OKI tidak pernah disosialisasikan atau dijadikan rujukan oleh umat Islam dan pemerintah Indonesia.  Padahal, sebagai Organisasi tingkat dunia yang didukung oleh seluruh Negara-negara Muslim, OKI memiliki pengaruh yang kuat bagi masyarakat Muslim Indonesia. Dalam hal demikianlah pemerintah harus menjadi perantara antara OKI dan masyarakat untuk menghadirkan Islam yang sejuk, damai dan toleran, sehingga ruang publik tidak justru diisi oleh wacana-wacana Islam yang mengedepankan pendekatan kekerasan dan sikap intoleran.

Semakin luas dan masifnya pergaulan antar Negara dan komunitas global mengharuskan Indonesia juga harus terlibat di dalamnya, namun keterlibatan itu tentu harus pula mempertimbangkan kepentingan Nasional dan manfaatnya bagi pembangunan bangsa Indonesia yang lebih baik.

Tinggalkan balasan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s