Islam, OKI dan Perempuan

Oleh Muhammad Hafiz

Islam dipandang sebagai agama yang sangat mensubordinasikan perempuan. Betapa tidak, rangkaian warisan sejarah Islam banyak memuat norma-norma seolah meletakkan perempuan sebagai kelas dua. Sebut saja, misalnya, poligami, waris satu berbanding dua untuk laki-laki, larangan perempuan menjadi pemimpin atau hakim, sampai permasalahan isteri yang bila memungkinkan mencuci kaki suaminya tatkala suaminya masuk ke rumah. Padahal, agama Islam menjadi satu-satunya agama yang paling revolusioner mendekonstruksi relasi bias gender masyarakat Arab tatkala diturunkan 14 abad yang lalu.

Islam: Substantif dan Historis

Istilah substantif dan historis digunakan oleh sejumlah intelektual Muslim modern untuk membeda antara Islam yang hadir sebagai tatanan nilai universal dengan Islam sebagai warisan budaya masyarakat penganutnya. Terlepas dari penggunakan kedua term istilah tersebut, pembedaan ini menjadi penting untuk memilah nilai-nilai Islam yang patut menjadi pedoman hidup umat Islam sampai akhir zaman dengan bercak-bercak sejarah yang melekat di dalamnya. Tanpa pemilahan ini, pengandaian Islam sebagai rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil alamin) nampaknya jauh panggang dari api.

Berdasar pembedaan ini pula, saya cukup optimistis bahwa Islam, pada hakikatnya, kompatibel dengan perkembangan zaman. Sejak dilahirkan, agama ini telah meletakkan standard nilai universal yang dapat dijadikan pegangan oleh umat manusia. Nilai ini tidak terbatas pada rentetan teks-teks hukum yang tidak lebih sepertiga dari seluruh isi Alquran, tetapi saripati dari keseluruhan kitab suci yang diyakini otentisitasnya oleh umat Islam ini (Fazlur Rahman, 1966).

Relevan pula catatan almarhum Nurcholis Madjid (1999) dalam salah satu tulisannya, bahwa Muhammad yang diutus sebagai Nabi telah mampu merombak sistem patrialkal bangsa Arab dan berlangsung sampai keempat penerusnya yang dikenal sebagai pengganti-pengganti Nabi (khulafa’ al-rasyidun). Setelah empat periode kepemimpinan ini, sejarah Islam justru mengalami arus balik ke masa jahiliyah dan melunturkan proses pembebasan perempuan yang sudah dibangun.

Dengan begitu, berangkat dari tesis Cak Nur di atas, upaya memunculkan Islam substantif adalah dengan mengembalikan standard nilai universal yang telah dipatenkan oleh nabi Muhammad pada 14 abad lalu dan meletakkannya dengan fenomena kekinian secara obyektif. Bukan dalam upaya memaknai Islam secara literal, tetapi mengambil saripati nilai yang terkandung di dalam pedoman hidup umat Islam, Alquran dan hadis. Standard nilai universal ini yang patut dijadikan pegangan bagi umat Islam dalam mengejawantahkan visi Islam yang rahmatan lil alamin.

OKI dan Pemberdayaan Perempuan

Sebagai organisasi terbesar kedua setelah PBB, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mampu menjadi pendulum perbaikan kondisi perempuan di Negara-negara Muslim. Posisi strategis ini tengah diambil oleh OKI sejak tahun 2000-an dan puncaknya pada 2006 OKI merumuskan OIC Plan of Action for Advancement of Women (OPAAW). Sejak masa itu pula, forum Menteri Perempuan Negara-negara OKI bertemu dalam periode dua tahunan untuk mengevaluasi Rencana Aksi tersebut. Dapat dikatakan, OPAAW lebih memaknai ajaran Islam “substantif” yang menghormati dan melindungi kaum perempuan.

OPAAW menekankan pada empat aspek, yaitu kesetaraan gender, partisipasi perempuan dalam aktifitas sosial, ekonomi dan pengambilan keputusan, akses dan kesempatan kepada pendidikan dan ekonomi, serta penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dibandingkan dengan program pembangunan perempuan yang dicanangkan oleh lembaga internasional lain, seperti PBB atau World Bank, OPAAW lebih memotret permasalahan real yang dihadapi oleh perempuan Muslim di seluruh dunia. Karakter permasalahan yang tentu saja berbeda dengan komunitas lain menjadikan OPAAW memiliki daya dorong tersendiri bagi Negara dan komunitas Muslim di seluruh belahan dunia.

Legitimasi agama yang dimiliki OKI juga mengintegrasikan nilai-nilai universal perlindungan perempuan dengan semangat keberislaman di masing-masing Negara. Lebih dari itu, permasalahan teologis yang dihinggapi budaya patriarkis akan sangat mudah dipatahkan oleh OPAAW yang nota bene dibentuk oleh organisasi Islam terbesar dan legitimit. Hal inilah yang disinggung oleh Mashood Baderin, salah seorang ahli hukum Islam dan HAM, bahwa saatnya ajaran Islam bersatupadu dengan nilai-nilai universal yang telah diakui keabsahannya demi terwujudnya masyarakat yang adil dan setara.

Menghidupkan OPAAW di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, OPAAW menjadi barang baru dan belum banyak dikenal. Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah (KPPPA) menjadikan Rencana Aksi ini tidak banyak direspon atau dijadikan rujukan pemajuan hak-hak perempuan. Sebaliknya, kebijakan yang sarat bias gender semakin marak dikeluarkan dan tidak jarang dengan dalih Syariat Islam.

Meluaskan OPAAW kepada seluruh perangkat pemerintahan, perumus kebijakan dan kelompok masyarakat sipil merupakan sebuah keniscayaan, karena dokumen ini harus dihidupkan untuk menjawab permasalahan krusial perempuan. Selain itu, kesiapan Pemerintah Indonesia untuk menjadi tuan rumah Evaluasi OPAAW Keempat di Indonesia pada Desember 2012 harus pula disertai dengan pengejawantahan Rencana Aksi tersebut pada tataran Nasional.

Tinggalkan balasan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s