IRONI KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DI INDONESIA

oleh Muhammad Hafiz

A.   Pengantar

Dalam lima tahun terakhir pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia marak terjadi. Pelanggaran tersebut tidak hanya merampas dan mengurangi penikmatan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, namun juga berimplikasi pada hak lain, khususnya hak ekonomi sosial dan budaya, seperti hak pendidikan bagi anak, hak atas pekerjaan, dan hak atas penghidupan yang layak.

Pelanggaran tersebut dalam prakteknya dapat dikategorikan dalam beberapa masalah; Pertama, kelompok sasaran adalah kelompok minoritas , khususnya ahmadiyah, kristen dan penghayat. Kedua, masalah yang dihadapi: antara, diskriminasi, kekerasan, pembunuhan , kriminalisasi, pengusiran paksa , dan stigmatisasi sistematis.

Ketiga, model dan pola pelanggaran. Pelanggran secara umum diintrodusir oleh kebijakan negara dan hukum yang mencerminkan diskriminasi dan serangan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam prakteknya sangat dipengaruhi oleh keinginan sekelompok kecil bagian dari mayoritas yang mengatasnamakn mayoritas, melakukan pelanggran tersebut,sedangkan posisi negara membiarkan bahkan dalam beberapa kasus ikut serta terlibat.

Keempat, walaupun dalam kontreks demokrasi Indonesia cukup maju, terbukti dengan berbagi perubahan mendasar konstitusi dan melakukan ratifikasi berbagai intrument ham internasional, namun hukum yang mengancam kebebasan bergama dan berkeyakinan masih tetap digunakan dan bahkan dipruduksi lebih banyak( contohnya perda-perda). Hal ini terkait karakter perubahan yang berlangsung yang masih normativ dan belum mengubah cara pandang dan berpikir, khusunya soal penghormatan atas perbedaan dan kelompok minoritas. Praktek ini dilakukan oleh apaaratus negara, pemerintah, penegak hukum dan masyarakat.

Dalam beberapa konteks di atas, dapat dilihat bahwa di indonesia mengalami kondsi paradoksal, disisi hukum, ada perubahan konstitusional dan kemajuan dalam relasi ingernasional, namun disisi lain masih digunakan dan diproduksi hukum yang mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam konteks lain, praktek pelanggran marak , karena kegegalan aparat negara dan hukum untuk menjamin hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.   

B.   Hukum dan Jaminan Beragama/Berkeyakinan

Konstitusi

Di dalam konstitusi telah termuat beberapa pasal yang menjamin hak dan kebebasan beragama terutama pada pasal 28E, 28I dan pasal 29. Pasal 28E UUD RI  menegaskan:

1)   Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

2)    Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

3)    Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat

Ketentuan ini dipertegas dengan Pasal 28I UUD RI yang menyatakan: (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun; (2)Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Demikian pula Pasal 29 ayat (2), menyebutkan:“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Meskipun demikian, Konstitusi Indonesia masih mengenal adanya pembatasan terkait dengan kebebasan berpendapat dan beragama, yang ditetapkan dalam Pasal 28J UUD RI, bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Secara sekilas memang pembatasan ini untuk menjamin kehormatan dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil, namun pada saat yang sama klausul ini sering dijadikan alasan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan beragama kelompok tertentu di Indonesia. Tidak jarang hak untuk berpendapat, beragama dan berkeyaninan dibatasi oleh Pemerintah dengan alasan mengganggu ketertiban umum dan keamanan.

Persoalan ini muncul karena tafsif atas pasal 28 J, yang dilakukan oleh aparat negara, penegak hukum dan sekelompok masyarakat yang sepihak tanpa melihat secara utuh, makna , tujuan dan prosedure pembatasan. Misalkan dengan menekankan nilai 2 agama sebagai pembatasan dan rujukan  , padahal nilai agama dalam pasal 28 J bukan sebagai alasan dan  tujuan pembatasan. Belum lagi praktek pembatasn dilakukan diluar prosedure yaitu tidak menggunakan UU, hanya sebatas keputusan presiden, menteri dan perda.

Undang-undang Yang Menjamin Kebebasan Berpendapat, Beragama dan Berkeyanan

Diluar instrument HAM internasional yang telah diratifikasi, Indonesia memilki bbrp undang – undang, misalkan uu 39/1999. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kembali memperkuat jaminan kebebasan berpendapat, beragama dan berkeyakinan, terutama pada pasal 4, pasal 12 dan pasal 22. Pasal 4 UU HAM menegaskan, bahwa hak kemerdekaan pikiran, hati nurani dan hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Selanjutnya, UU HAM juga menegaskan hak-hak tersebut dijamin oleh hukum, yaitu pada Pasal 23 ayat (2), yang menyebutkan:  “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban,  kepentingan umum, dan keutuhan Negara.” Pasal 25 UU HAM juga menjamin: “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Namun dalam praktenya UU 39/1999 tidak digunakan , malah menggunakan berbagi produk hukum yang mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sehingga banyak persecusi dan penghukuman yang menyerang kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Peraturan Perundangan Tentang Hate Speech

Beberapa aturan hukum yang mengatur hate spech, anatar lain adalah  kuhp , yaitu pasal 156 dan 157 , Pasal 4 b ayat 1, 2, 3 UU 40/2008

Pasal 156  “Di muka umum menyatakan perasaan, kebencian dan penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, golongan ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, dan kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”  Selanjutnya dalam Pasal 157 ayat (1) KUHP menjelaskan, bahwa “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum”.

Kerangka hukum yang ada tersebut dalam praktenya sangat jarang digunakan oleh penegak hukum , kecuali para penegak hukum mendapatkan presure publik yang laus , seperti dalam kasu rizieg shihab dan Munarman. Persoalan lain , selain praktek penegakan hukum dalam kerangka siar kenbencian tersebut , khususnya pasal 156 adalah cakupan yang luas , yaitu permusuhan, kebencian dan penghinaan . hal ini berbeda dengan pasal 20 ICCPR , dimana tindakan kebencian untuk  menimbulkan permusuhan, diskriminasi dan kekerasan . pasal 56 tanpa mensyaratkan dan tidak ada penekana soal diskriminasi dan kekerasan. Dalam konteks lain, pasal 156 juga tanpa mensyaratkan efek yang ditimbulkan atau tujuan yang diharapkan , sehingga pasal ini problematik , tergantung pada tafsir para penegak hukum ( pasal karet ). Kondisi inilah yang menyebabkan banyak hate spech yang dilakukan oleh sekelompok orang baik individu maupun kelompok yang dibiarkan .

Selain hate speech, persoalan yang muncul adalah defamation.Sumber hukum yang paling utama dalam problem ini adalah PNPS no 1/1965 dan 156a. Defamasi dalam kerangka PNPS tersebut cenderung mengatur forum internum, mengancam kebebasan berbikir dan berkeyakinan dan pada prakteknya sangat diwarnai oleh dominasi mayoritas , sehingga penegakan hukumnya tergantung pada kemauan mayoritas , bukan fakta hukum yang terjadi. Kondisi ini dapat dimahfumi oleh karena paradigma PNPS adalah paradigma diskriminasi , tidak hanya soal defamasi, namun juga berkaitan dengan politik pengakuan oleh negara , agama resmi.

Kerangka PNPS No 1/1965 dan 156 A yang jelas mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan , juga mengancam kebebasn untuk berserikat. Atas adasr peraturan hukum tersebut , organisasi yang melanggra akan dibubarkan sepihak oleh negara , tanpa melalui putusan pengadilan. Disamping itu peratutan hukum tersebut , juga menyalahi konstitusi dan prinsip utama dalam pembatasn hak yang diakui secara internasiona. Dalam PNPS no 1/1965 pembatasn oleh negara dilakukan hanya dengan putusan pemerintah bukan UU, sepertikeputusan presiden dan menteri.

Peraturan Lain

Di samping dari peraturan perundang-undangan di atas, beragam peraturan yang marak muncul akhir-akhir ini juga mengindikasikan adanya pelarangan terhadap kelompok agama tertentu, terutama pelarangan Ahmadiyah melalui Peraturan Daerah. Pelarangan ini berdasarkan pada pertimbangan, bahwa kelompok Ahmadiyah dianggap mengancam ketertiban umum dan menyulut kemarahan masyarakat, sehingga Ahmadiyah tidak boleh menyebarkan, mengajak, mengungkap, atau melakukan kegiatan keagamaan di depan umum. Tidak hanya Perda, kebijakan lain yang bersumber dari peraturan daerah juga semakin massif muncul. Jika ditelusuri, Perda-perda ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung  yang Ahmadiyah untuk menyebarkan ajarannya secara terbuka. Sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan, melalui Departemen Agama (Depag), Pemerintah telah menyelenggarakan 7 kali dialog dengan JAI, dari 7 September 2007 hingga 14 Januari 2008. Dialog yang bertujuan mencari solusi terbaik persoalan Ahmadiyah ini, selain dihadiri pihak Depag RI dan JAI, juga hadir Kaba Interkam Polri, Dirjen Kesbangpol Depdagri, Deputi Menko Kesra Bidang Agama dan Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat. Setelah 3 bulan berselang dari kesepakatan ini, Pemerintah menilai bahwa JAI telah melanggar 12 butir pernyataannya, karena itu pada 9 Juni 2008 diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 (tiga) tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut JAI dan Warga Masyarakat ini. SKB tersebut juga dijadikan oleh sebagian daerah di Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan di tingkat daerah untuk melarang Ahmadiyah, dengan beberapa kasus bersama-sama denga Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, suatu tim yang dibentuk untuk mengawasi aliran-aliran keagamaan/kepercayaan di luar dari agama yang diakui.

Beberapa contoh kebijakan ini adalah Surat Perintah (SK) Bupati Kuningan Nomor 45/.2/2065/Satpol PP yang berisi perintah menutup dan menyegel delapan masjid milik jemaat Ahmadiyyah di Desa Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat. Kemudian tindakan penghentian kegiatan pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Bogor, Jawa Barat, melalui Surat No. 300/448-Sekr, Perihal Rencana Kegiatan Penghentian Kegiatan Pembangunan Sarana Keagamaan Jemaat Ahmadiyah di Cisalada tertanggal 9 Juli 2010, yang ditandatangi oleh Camat Ciampea Budi Lukmanul Hakim. Kemudian, Pemerintah Cianjur, Jawa Barat, juga mengeluarkan aturan, pada 17 Oktober 2005, melalui Keputusan Bersama Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kantor Departemen Agama Cianjur tentang larangan aktifitas penyebaran ajaran Ahmadiyah di wilayah tersebut.          Surat keputusan juga dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan nomor 563/KPT/BAN.KESBANGPOL dan LINMAS/2008 tentang Larangan terhadap Ahmadiyah dan Aktivitas Penganut, Anggota, atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia, , yang melarang aliran Ahmadiyah, dan aktivitas penganut dan atau anggota pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia dalam wilayah Sumatera Selatan yang mengatasnamakan Islam dan bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Beragam kebijakan yang disebutkan di atas menjadi gambaran praktik diskriminasi yang dilakukan oleh Negara terhadap hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Ditambah dengan peraturan perundangan yang sejak awal sangat diskriminatif, Pemerintah Indonesia menguatkan politik diskriminasi dan pembedaannya terhadap kelompok agama minoritas di Indonesia. Dalam banyak kasus bahkan Negara berlindung di balik suara mayoritas Islam, dengan memainkan desakan politik kelompok Islam minoritas puritan.

Perda-perda di atas hanya contoh kecil dari peraturan daerah yang melarang Ahmadiyah. Hasil kajian yang dilakukan oleh LBH Jakarta menyebutkan, bahwa ada sekita 5 Provinsi dan 21 Kabupaten/Kota di Indonesia yang mengeluarkan kebijakan serupa, yang intinya melarang aktifitas keagamaan Jemaat Ahmadiyah.

C.   Kebijakan Negara

Dari segi bentuknya, kebijakan Negara dapat ditelaah dari empat bentuk berikut:

Kebijakan diskriminatif; kebijakan ini berakar dari kebijakan pengakuan agama resmi oleh negara , dan kondisi faktual adanya mayoritas minoritas. Kebijakan pengakuan oleh negara berdasarkan PNPS no 1/1965. Walaupun telah mendapatkan rekomendasi oleh komite CERD pada tahun 2007, namun sampai saat ini kebijakan tersebut tetap berlangsung. Dalam konteks mayoritas-minoritas, pelanggaran juga terjadi dalam hal  “mereka yang resmi”, yang terlihat bagaimana praktik diskriminasi terhadap kelompok kristen, khusunya terkait pendirian tempat ibadah.

Pembiaran dan persetujuan secara diam-diam. Salah satu tindakan Negara yang sering dilakukan adalah tindakan pembiaran atau persetujuan secara diam-diam terhadap tindakan diskriminasi/kekerasan yang dilakukan oleh aktor non-Negara. Hal ini terjadi ketika pengrusakan rumah ibadah, penyerangan rumah ibadah atau saat melakukan kegiatan keagamaan, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut tidak mampu dicegah secara maksimal oleh aparat penegak hukum. Dari sekian banyak kasus yang ada juga tidak menunjukkan keseriusan Negara untuk menyelesaikannya secara adil, bahkan Negara cenderung melepaskan aktor-aktor kunci yang terlibat.

Kebijakan untuk menggunakan pemahaman, nilai dan tradisi kelompok mayoritas dalam ranah publik, secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan ini mengancam kehidupan toleransi dan potensial membangun budaya stigmatisasi yang ujungnya adalah tindakan kekerasan.    

Pengucilan dan Pengusiran secara paksa. Bersembunyi di balik ketertiban dan keamanan masyarakat, tidak jarangan Pemerintah (Daerah) mengusir kelompok agama/kepercayaan yang dianggap bertentangan dengan keyakinan mayoritas. Dalam kasus Ahmadiyah, hal ini terjadi terhadap warga Geregung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2006. Sampai saat ini bahkan para jemaat Ahmadiyah masih berada di pengungsian, karena tidak diizinkan oleh pemerintah setempat untuk kembali.  Bahkan, dalam Rapat RDPU DPR RI, muncul inisiasi dari beberapa Pemerintah dan DPR untuk meletakkan kelompok Ahmadiyah di satu pulau, agar mereka aman dan tertib tidak mengganggu para pemeluk agama Islam mayoritas.

Pelarangan aktifitas atau aliran keagamaan. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan tentang sikap negara tersebut adalah pelarangan beraktifitas kelompok aliran kepercayaan Surga Adn di Cirebon, Jawa Barat, pelarangan aliran keagamaan terhadap Syamsudin yang menyatakan diri sebagai Nabi Khidir di Mandar, Sulawesi Barat, beragam kasus penyesatan lain. Lemahnya sikap Pemerintah terhadap aktor kekerasan non-Negara justru berimplikasi pada tingginya tingkat pelarangan beribadah dan mendirikan rumah ibadah (pada tahun 2010, tercatat 17 kasus pelarangan pendirian rumah ibadah yang dilakukan oleh aktor non-negara dan 5 kasus pelarangan yang dilakukan oleh Negara).

Practice of Incitement to Hatred.Salah satu implikasi dari proses demokratisasi di Indonesia pasca reformasi adalah maraknya hasutan kebencian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok agama tertentu, terutama Islam, kepada kelompok lain yang dianggap kafir, sesat, dan menyimpang dari ajaran mainstream. Pernyataan ini banyak dilakukan oleh kelompok Islam garis keras (ekstremis) dalam banyak forum, terutama forum yang dikemas dalam tabligh akbar, aksi massa, ceramah-ceramah agama di masjid atau tempat-tempat umum, bahkan di salah satu situs besar, Youtube, pernyataan keras salah seorang kelompok ekstremis FPI secara lantang dapat dilihat terkait dengan halalnya darah jemaat Ahmadiyah karena dianggap telah keluar dari ajaran Islam.

Bersamaan dengan isu-isu ditegakkannya Syariat Islam, provokasi ancaman dan bahaya pemurtadan dan aliran sesat, serta pemberangusan praktik kemaksiatan yang ada di masyarakat, arus massa kelompok Islam radikal di Indonesia memengaruhi ruang publik dengan kebencian yang ditujukan kepada kelompok minoritas agama atau keyakinan. Pernyataan kebencian ini memiliki tingkatan yang berbeda, dari pembubaran suatu kelompok agama sampai pernyataan yang memerintahkan untuk melakukan pembunuhan.

Pernyataan kebencian yang mengarah pada pembubaran suatu kelompok tertentu bahkan dilakukan oleh salah seorang pejabat Negara dan Anggota DPR RI. Pernyataan ini disampaikan oleh Suryadarma Ali, sebagai Menteri Agama RI, terhadap kelompok Ahmadiyah dan Anggota DPR RI dari Fraksi PPP, dalam banyak kesempatan. Secara politik bahkan pernyataan ini (condoning) dijadikan legitimasi bagi actor non-negara untuk lebih melakukan diskriminasi, karena merasa aksi-aksi mereka dilegitimasi oleh Negara.

Di samping pernyataan yang hanya bermaksud membubarkan, propaganda kebencian yang mengarahkan kepada pembunuhan juga dilakukan oleh actor non-Negara. Pada bulan Februari 2008 dalam sebuah acara tablig akbar di Banjar, Shobri Lubis, salah seorang pengurus DPP FPI mengeluarkan seruan untuk memerangi Ahmadiyah. Ia menyatakan: “Kita perangi Ahmadiyah, bunuh Ahmadiyah, dimanapun mereka berada, bunuh Ahmadiyah, bunuh Ahmadiyah.”  Selanjutnya, Pada 7 Juli 2009, terjadi pembakaran Masjid Ahmadiyah di Peninggilan,  Ciledug Tangerang oleh 2 orang tak dikenal. Pembakaran yang tidak sempat meluas itu terhenti karena adanya orang di sekitar masjid yang berupaya menghentikannya.  Selain melakukan pembakaran, pelaku yang jumlahnya 2 orang tersebut juga meninggalkan spanduk yang bertuliskan “KAFIR AHMADIYAH WAJIB DIBUNUH” (Setara Institute, 2010).

Ungkapan di atas, meskipun dilarang dalam KUHP Indonesia, tidak pernah diproses hukum oleh aparat penegak hokum, sehingga tidak jarang propaganda-propaganda ini mewujud dalam tindakan anarkis, bahkan sampai pembunuhan. Kasus terupdate, pembunuhan 2 orang anggota Jemaat Ahmadiyah di Cekusik, Pandeglang, Banten, merupakan suatu contoh dari propaganda tersebut.

D.   Praktik Negara dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Dalam konteks pelanggaran hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, Setara Institute mencatat, bahwa dari 286 bentuk pelanggaran terdapat 103 tindakan negara yang melibatkan para penyelenggaran negara sebagai aktor. Dari 103 tindakan negara, 79 tindakan merupakan tindakan aktif (by commission) dan 24 di antaranya merupakan tindakan pembiaran (by omission) dan termasuk dalam tindakan aktif negara adalah  pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (Condoning). Dalam banyak kasus pula, Negara menerapkan politik diskriminasi kepada kelompok minoritas keagamaan atau aliran kepercayaan di Indonesia, baik secara langsung atau tidak, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ketiga bentuk di atas menjadi suatu pola praktik yang dilakukan oleh Negara akhir-akhir ini di Indonesia terhadap kelompok agama/kepercayaan minoritas.

Dalam hal tindakan aktif, pelanggaran dilakukan dalam tindakan aparat penegak hukum dalam pembubaran, pengrusakan fasilitas keagamaan, kekerasan fisik, dan pelanggaran lain seharusnya tidak dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang mandat perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Sebagai contoh, pada Senin, 26 Juli 2010, terjadi penyegelan dan penyerangan terhadap Ahmadiyah Manislor, Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat, dibantu oleh Satpol PP dan Polres Kabupaten Kuningan. Kemudian, pada 12 Juli 2010, disertai rombongan masyarakat Satpol PP melakukan pemotongan tiang pondasi bangunan masjid baru jemaat Ahmadiyah. Dalam hal kebebasan beragama, Pemda Bogor juga menyegel rumah ibadah jemaat Gereja Katolik Indonesia Yasmin, Bogor, karena dianggap tidak memiliki surat IMB yang jelas, padahal melalui Putusan Mahkamah Agung RI Jemaat GKI Yasmin dimenangkan dan berhak atas pembangunan gereja tersebut. Terhadap kelompok kepercayaan, Pemerintah melakukan pelanggaran hak-hak fundamental, seperti keharusan mencantumkan salah satu dari enam agama yang diakui dan pemaksaan penggunaan agama tertentu saat perkawinan, yang mengakibatkan banyak anak-anak dari kelompok Penghayat yang tidak memiliki akta kawin dan akta kelahiran.

Secara tidak langsung, Pemerintah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak kebebasan beragama, terutama ketika Pemerintah mendiamkan saja praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain terhadap kelompok agama atau kepercayaan tertentu. Dalam banyak kasus, Pemerintah tidak cukup mampu menghalangi perusakan dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok sipil terhadap salah satu kelompok agama atau kepercayaan. Ketidaktegasan Negara dalam melindungi hak-hak setiap orang untuk beragama dan berkeyakinan ini semakin rentan tatkala trend pelanggaran hak tersebut di Indonesia dewasa ini justru banyak dilakukan oleh aktor non-Negara. Selama tahun 2010 terdapat 183 tindakan yang dilakukan oleh aktor non-Negara, meliputi condoning, intimidasi, intoleransi, pelarangan aktifitas dan aliran keagamaan, pelarangan mendirikan tempat ibadah, pemaksaan pindah keyakinan, pemblokiran akses jalan, pembongkara properti, pembubaran aktifitas ibadah, pengusiran, penutupan tempat ibadah, penyerangan, penyesatan kelompok Aliran Kepercayaan, dan percobaan penyerangan (Setara Institute, 2011).

Beberapa waktu terakhir pernyataan provokatif dan propaganda justru aktif dilakukan oleh Menteri Agama RI terhadap kelompok agama tertentu, terutama Ahmadiyah, padahal secara konstitusional ia diberikan mandat untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak setiap warga negara untuk beragama dan berkeyakinan. Dalam pada itu, bersama-sama dengan aktor non-Negara, Menteri Agama terlibat secara langsung dalam propaganda pembubaran Ahmadiyah.

2 thoughts on “IRONI KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DI INDONESIA

  1. ini webnya orang liberal ya…rajin ya…mau masuk neraka mah padahal gk usah capek2,,,,udah capek di dunia ,,,,semoga mendapat petunjuk

    • Terima kasih sudah mampir. Ini blognya orang Islam yang mencoba mentauladani kehidupan Rasulullah, Nabiku nan Agung. Kalau anda lihat sebagai pandangan yang liberal, saya menganjurkan anda untuk belajar Islam lebih serius lagi dan jangan sepotong-potong. Saya justru tidak yakin kalau anda lancar membaca Alquran atau akrab dengan khazanah kitab-kitab Islam klasik yang tak berambut (huruf gundul). Saya juga berharap anda mendapatkan petunjuk dari Allah SWT agar tidak tersesat di jalan yang salah dan mengikuti hawa nafsu pribadi semata.

Tinggalkan balasan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s