Syiar Kebencian dan Masa Depan Keberagaman di Indonesia

oleh Muhammad Hafiz

Pengantar

Menurut sementara tokoh, Indonesia tidak hanya sebagai suatu bangsa yang multikultural, tetapi juga sebagai bangsa yang multietnis, karena kata multietnis menggambarkan suatu kondisi keberagaman di masyarakat yang telah berlaku sejak lama dan secara genuine berasal dari suatu wilayah tertentu. Namun rasanya tidak cukup signifikan untuk menyebut Indonesia sebagai bangsa multikultural atau multietnis, mengingat banyaknya aspek pembeda yang melingkupi masyarakat Indonesia, mulai dari etnis, kultur, agama, suku, bahasa, dan sebagainya, yang kesemunya membentuk identitas tersendiri bagi komunitas masyarakat-masyarakat dalam bingkai yang lebih kecil. Tentu hal ini telah disadari sejak awal oleh  para pendahulu bangsa (founding father) ini, ditandai dengan adanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dan cukup disaluti  bahwa upaya tersebut berhasil mengingatkan perbedaan yang ada kala itu dan menahkodai Indonesia menuju bangsa yang lebih baik dan merdeka. Maksud penting dari ungkapan di atas adalah bahwa Indonesia merupakan suatu bangsa yang sulit – bahkan tidak dapat – dipisahkan dari konteks ke-bineka-an, dan ada saat yang sama entitas itu bisa dijadikan sebagai modalitas perjuangan dan kebersatuan bangsa, seperti halnya dapat digunakan sebagai “alat” untuk memecah belah bangsa, seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda.

Beberapa tahun terakhir, ancaman terhadap keberagaman ini pun mulai terasa muncul seiring dengan proses demokratisasi yang sedang terbangun. Bukan hanya dalam bentuk kekerasan yang hanya merupakan insiden dan terjadi pada satu saat tertentu, ancaman serius justru menganga di depan mata tatkala kampanye atau syiar-syiar kebencian yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengatasnamakan agama tertentu terhadap kelompok lain di luarnya. Syiar kebencian mewujud dalam banyak tindakan, seperti menghina, menyakiti, atau merendahkan kelompok minoritas tertentu, dengan berbagai macam sebab, baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, orientasi seksual, atau karakteristik lain.[1] Dengan mendalihkan kepada kebebasan berbicara dan berpendapat, hasutan atau syiar kebencian dilakukan dengan pelbagai cara, mulai dari pidato, pamflet, atau media (cetak dan elektronik),[2] dan menjadi sangat serius ketika hasutan itu juga mengarah kepada dorongan untuk melakukan kekerasan fisik.

Sebagaimana di atas, syiar kebencian ini lebih mengancam dibandingkan dengan kekerasan langsung, karena efeknya akan berdampak panjang dan meluas. Bahkan, syiar-syiar ini tidak berhenti pada majelis-majelis pengajian saja, tetapi juga merambah ke wilayah pendidikan, terutama tingkat dasar. Tidak jarang guru agama yang ada di sekolah memosisikan kelompok minoritas, seperti Ahmadiyah misalnya, sebagai komunitas di luar Islam dan patut dibenci, dihina, dan disakiti. Tidak jarang pula hinaan dan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak terhadap anak dari kelompok minoritas tidak disikapi serius oleh sekolah, bahkan dibiarkan. Dalam suatu kasus, pernah seorang anak SD disuruh duduk di lantai oleh gurunya hanya karena orang tuanya salah seorang pengikut Ahmadiyah.[3] Jika praktik kebencian ini dilanjutkan secara terus-menerus dan pada posisi itu tidak ada tindakan serius yang dilakukan oleh Aparat Negara selaku institusi yang berwenang, maka bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sangat tidak toleran, karena sejak awal generasi penerus telah didoktrin untuk tidak menghormati adanya perbedaan dan keragaman. Syiar kebencian terhadap seseorang juga menjadi “therapi” tidak langsung dalam proses radikalisasi, sampai akhirnya memuncak dalam tindakan bom bunuh diri.[4]

Syiar Kebencian di Indonesia dan Penegakannya

Penggunaan agama sebagai dalih untuk melakukan syiar-syiar kebencian justru menjadikan permasalahan tersendiri terhadap praktik syiar kebencian ini. Dalam banyak forum, tidak hanya forum-forum besar seperti tabligh, syiar kebencian marak dijadikan substansi ceramah agama di masjid-masjid atau majelis pengajian. Secara kasat mata, seakan-akan syiar ini menjadi sesuatu yang sah dan merupakan “dakwah” yang patut dilakukan oleh setiap muslim, namun pada sisi yang lain, syiar-syiar ini telah melanggar hak-hak setiap orang untuk tidak didiskriminasikan. Secara yuridis, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur tentang syiar kebencian ini, yiatu dalam pasal 156 KUHP. Pasal ini secara eksplisit melarang siapa saja yang sengaja “Di muka umum menyatakan perasaan, kebencian dan penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, golongan ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, dan kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”.

Selanjutnya dalam Pasal 157 ayat (1) KUHP menjelaskan, bahwa “Barang siapa mengiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau likusan di muka umum yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum”.

Jika mengacu kepada Pasal di atas, syiar kebencian dapat diturunkan menjadi beberapa elemen/unsur, yaitu:

  • Dilakukan di muka umum
  • Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan.
  • Terhadap golongan rakyat Indonesia
  • Golongan: ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum.
  • Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum.
  • Isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian  atau penghinaan.
  • Di antara atau terhadap orang-orang rakyat Indonesia.
  • Dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum.

Kedua Pasal di atas setidaknya cukup memberikan penjelasan bahwa syiar kebencian telah diatur eksplisit dalam tata hukum di Indonesia dan terkategori sebagai tindak pidana. Namun patut disayangkan, peraturan itu hanya menjadi teks yang mati di atas lembaran kertas dan tidak mampu diejawantahkan oleh aparat Negara. Tidak tahu faktor apa yang kemudian menjadikan aparat penegak hukum begitu “lembek” ketika harus bersikap tegas terhadap pelaku syiar kebencian, tetapi yang terpenting adalah tatkala perbuatan syiar kebencian itu semakin didiamkan oleh Negara, sementara pada saat yang sama praktik itu semakin meluas dan sistematis dilakukan, maka pada saat itu pula kedaulatan Negara dan keberlangsungan NKRI mulai terancam. Ancaman ini muncul pada saat satu kelompok minoritas yang mengatasnamakan mayoritas tengah menggrogoti pondasi dasar kehidupan bersama dalam suatu bangsa yang telah dibangun susah payah oleh para founding father.

Mendasarkan kepada elemen/unsur syiar kebencian di atas, rasanya tidak cukup sulit untuk menyelidiki dan menindak secara hukum mereka yang diduga melakukan syiar kebencian. Bahkan terlalu jelas di pelopak mata tatkala sekelompok orang secara sengaja menyiarkan permusuhan – dengan ungkapan “halal darahnya”, “patut dibunuh”, atau ungkapan lain – terhadap kelompok minoritas tertentu, namun sayangnya Negara seakan tidak (mau) tahu dan mendiamkan. Dalam pada itu, tatkala praktik itu dibiarkan dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, pada saat itu pula sebetulnya para aparat penegak hukum telah memberikan “restu” secara diam-diam terhadap kelompok yang nota bene pelaku kejahatan.

Trend Internasional dan Penguatan di Level Nasional

Dalam konteks hak asasi manusia dan pluralisme, syiar kebencian bukan merupakan sesuatu yang baru. Pengalaman di pelbagai negara menggambarkan corak yang berbeda-beda tentang syiar kebencian dan yang cukup pelik adalah hubungan kulit putih dan kulit hitam di Amerika Serikat, sebuah negara yang dikenal dengan penghormatan terhadap kebebasan dan kesetaraan. Dalam konteks masyarakat muslim, syiar kebencian juga bukan menjadi permasalahan satu atau dua negara, tetapi hampir di seluruh negara-negara muslim. Salah satu kendala yang signifikan adalah ketika kelompok fundamentalis dan konservatif yang tidak mau menerima kelompok lain mampu menguasai ruang publik, dan pada saat yang sama Negara tidak cukup memiliki legitimasi untuk menjalankan penegakan hukum secara tegas.

Salah satu keputusan penting yang patut diapresiasi dalam Sidang Dewan HAM PBB yang ke-16 beberapa waktu yang lalu adalah diadopsinya suatu resolusi yang disampaikan oleh Pakistan atas nama Organisasi Konferensi Islam (OKI). Resolusi ini terkait dengan upaya setiap Negara untuk menghormati hak setiap orang untuk beragama dan berkeyakinan dan mencegah adanya sikap intoleransi, streotipe, stigmatisasi atau diskriminasi terhadap kelompok agama/keyakinan tertentu.  Resolusi ini berjudul: “Combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence, and violence against persons based on religion or belief” (dokumen nomor A/HRC/16/L.38), yang dibahas dalam Sidang Dewan HAM PBB Ke-16, Item ke-9, pada 24 Maret 2011.[5]

Bahkan, dalam Sidang ini Sekretaris Jenderal OKI, Ekmeleddin Ihsanoglu, menyerukan kepada seluruh negara untuk:

  1. Mengambil tindakan efektif untuk memastikan aparat negara dan masyarakat dalam menjalankan pelayanan publiknya tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap individu berdasarkan atas agama atau kepercayaannya.
  2. Untuk memelihara kebebasan beragama dan pluralism dengan memajukan kemampuan semua anggota komunitas agama dalam mengejawantahkan agamanya, dan untuk berkontribusi secara terbuka dan juga kesetaraannya di masyarakat.
  3. Mendorong partisipasi yang mewakili dan berarti dari seseorang, terlepas dari agamanya, di seluruh lapirasn masyarakat.
  4. Untuk melakukan usaha yang maksimal dalam menjawab penafsiran (wajah) agama, yang dipahami menjadi suatu perasaan yang tidak senang atas suatu agama sebagai ukuran dalam menyusun pertanyaan, pencarian dan prosedur investigasi penegak hukum lainnya.[6]

Tidak hanya itu, Arab Saudi, sebagai salah negara yang secara tegas mengakui Islam sebagai Dasar Negara menyatakan, bahwa: “Resolusi ini sangat penting karena melingkupi perlindungan atas rumah ibadah, pengerjaan dialog sebagaimana melawan fanatisme (fanatisme terhadap agama) dengan cara mengkriminalisasi kekerasan dan melawan hasutan kekerasan dan juga praktek-praktek intolenrasi”. Hal serupa juga disampaikan oleh Pakistan dan beberapa negara lainnya.

Dari resolusi ini, sepertinya Pemerintah Indonesia secara khusus dan seluruh masyarakat Indonesia secara umum, patut mengambil point penting yang ada di dalamnya, yaitu terkait tentang keharusan setiap individu dan aparat pemerintahan untuk menjaga sikap toleransi dan menghormati sesama, terutama terhadap kelompok minoritas. Pada saat yang sama, Resolusi yang telah disepakati secara bulat (tanpa voting) oleh Anggota Dewan HAM PBB merupakan penolakan terhadap tindakan syiar kebencian yang seringkali dilakukan terhadap kelompok tertentu. Jika masyarakat internasional, termasuk di dalamnya adalah negara-negara muslim yang tergabung di dalam OKI telah lebih maju selangkah dalam upaya penghormatan hak-hak setiap orang untuk beragama dan berkeyakinan, serta melarang adanya diskriminasi, stigmatisasi, intoleransi dan kekerasan, maka mengapa kita sebagai bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang ramah justru tidak memulai dan mengejewantahkannya. Yang lebih penting lagi, sebagai mandat dari kekuasaan segenap rakyat Indonesia, Negara berkewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak setiap warga negara.


[1] Lihat, Margaret Brown-Sica dan Jeffrey Beall, “Library 2.0 and the Problem of Hate Speech”, Electronic Journal of Academic and Special Librarianship, Vol. 9, No.2 (Summer 2008). Diakses dari http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v09n02/brown-sica_m01.html#_edn2
[2] Lihat misalnya, tabloid Suara Islam, yang secara jelas mengkampanyekan anti terhadap kelompok tertentu dengan mendasarkan pada agama. Lihat pula video yang beredar di You Tube, ketika salah seorang anggota FPI (Sekjen) berpidato dengan menghalalkan darah jemaat Ahmadiyah.
[3] Data-data tersebut dapat dislihat dari dokumentasi yang dilakukan oleh LBH Jakarta, PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Wahid Institute dan HRWG.
[4] Demikian diutarakan oleh Azyumardi Azra dalam suatu dialog di salah satu statiun televisi ketika menanggapi kasus bom bunuh diri di Porlresta Cirebon beberapa hari yang lalu. Menurutnya, bom bunuh diri yang terjadi merupakan puncak dari radikalisasi telah berlangsung sejak lama melalui syiar-syiar kebencian yang diterima oleh pelaku (dugaan terkuat adalah Muhammad Syarif).
[5] Lihat resolusi No. A/HRC/16/L.38,  diadopsi pada tanggal 24 April 2011 oleh Dewan HAM PBB, laman http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/16session/resolutions.htm
[6] Lihat proses Sidang ke-16 Dewan HAM PBB, 28 February – 25 March 2011 2011 di http://www.un.org/webcast/unhrc/archive.asp?go=0146

Tinggalkan balasan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s