Arah Baru Politik HAM di Dunia Muslim

Oleh Muhammad Hafiz

Pertemuan pertama Komisi HAM Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang berlangsung selama 5 hari di Jakarta (20 – 24 Februari 2012) semakin menegasikan pandangan dikotomis antara Islam dan HAM. Bukan sekedar antitesis teoritis, sidang Komisi Independen Permanen Hak Asasi Manusia (IPHRC) ini menjadi bukti empirik betapa pikiran jernih dan niat tulus dapat mendamaikan HAM dan Islam untuk membangun masyarakat dunia yang lebih manusiawi dan beradab.

Sidang IPHRC yang dihadiri oleh 18 Komisioner dan perwakilan sejumlah Negara Anggota OKI menandai pula berubahnya politik HAM di dunia Muslim kontemporer. Relasi HAM dan Islam yang selama ini dilihat secara antagonistik mengarah pada suatu dialog dan kerjasama di antara keduanya untuk membangun tatanan norma bersama yang lebih baik. IPHRC telah menambah skema perlindungan HAM berbasis kawasan, selain Eropa, Afrika, Inter-Amerika dan ASEAN. IPHRC bahkan menjadi satu-satunya badan HAM lintas kawasan di dunia, dengan karakter keagamaan.

Mengais Kemajuan, Merespon Kekinian

Berdirinya IPHRC menjadi perhatian masyarakat internasional, karena sejak awal OKI menjadi salah satu blok politik di PBB yang dianggap mengancam pembangunan standard HAM global. Di Jakarta (20/2), Utusan Komisi Tinggi HAM PBB mengapresiasi berdirinya IPHRC. Apalagi, sidang pertamanya justru diadakan di Negara yang note bene berazaskan Pancasila, bukan Negara Islam.

Ada sejumlah kesan dan fakta menarik yang patut diungkap selama sidang IPHRC berlangsung. Kesan dan fakta ini semakin menguatkan bahwa pada dasarnya komunitas Islam mampu menyimpan dahulu sentimen emosional terhadap HAM dan mengedepankan nilai-nilai universal yang lebih kompatibel dengan perkembangan dan tuntutan kekinian.

Pertama, di tengah fenomena penyingkiran perempuan dari ruang publik dengan alasan agama, IPHRC justru menempatkan empat orang Komisioner perempuan di dalamnya.  Statuta (IPHRC) bahkan tegas memungkinkan adanya calon perempuan tersebut. Sebuah terobosan, tatkala perempuan Arab Saudi masih dilarang menyetir dan baru akan diberikan hak politik pada 2015, Anggota IPHRC justru memilih Siti Ruhaini Dzuhayatin, perempuan yang menjadi wakil Indonesia di Komisi ini, sebagai Ketua sementara.

Fenomena ini tentu bukan hal baru di Indonesia. Tapi tidak demikian di negara Muslim lain yang masih tabu dengan keterlibatan perempuan di ruang publik. Salah satu media massa Arab Saudi, The Saudi Gazette, bahkan sengaja merilis tentang perempuan yang menjadi Ketua IPHRC (22/2). Pernyataan salut atas kepemimpinan perempuan ini juga terlontar dari mulut Komisioner IPHRC wakil Maroko pada sesi penutupan sidang.

Kedua, hal lain yang juga menarik adalah keterbukaan IPHRC selama sidang berlangsung. Selain menggambarkan kerendahan hati para Komisioner untuk menerima masukan dari para ahli internasional HAM, sidang ini menampakkan sebuah proses musyawarah yang betul-betul fair, di mana setiap orang tidak membawa suatu keputusan final untuk dipertahankan secara membabi-buta dan semua kepala menerima keputusan bersama yang sesuai dengan kepentingan umum. Suatu praktik bermusyawarah yang dapat dikatakan lenyap dari praktik politik Islam atau demokrasi modern saat ini.

Keterbukaan IPHRC secara khusus dengan masyarakat sipil dan media massa juga menjadi salah satu keistimewaan Komisi yang baru berumur jagung ini. Para Komisioner tidak memandang masyarakat sipil atau media massa sebagai musuh yang harus ditakuti dan ditutup aksesnya. Suatu kenyataan yang tidak ditemukan pada Komisi HAM ASEAN yang telah berdiri sejak 2010.

Ketiga, kesan lain yang sangat progresif dari pertemuan ini adalah keberanian para Komisioner untuk membedakan antara HAM sebagai suatu standard norma universal dengan doktrin HAM yang menjadi kepentingan politik kelompok tertentu. Dalam memandang permasalahan Palestina-Israel, Komisioner memandang, bahwa perlindungan hak-hak warga sipil, terutama perempuan dan anak, adalah lebih utama dibandingkan terlibat dalam perseteruan politik di antara kubu yang berkonflik.

Dalam perdebatan antara HAM dan Islam, walau harus memakan waktu sekitar empat jam dan menjadi tema diskusi yang paling alot selama sidang, para Komisioner bersepakat untuk meletakkan nilai universal HAM sebagai basis pelaksanaan HAM dan meninggalkan pandangan dikotomis HAM dan Islam. Pilihan ini semakin meyakinkan publik, tidak hanya umat Islam dan masyarakat Indonesia, tetapi seluruh komunitas internasional, bahwa IPHRC akan menjadi salah satu pilar pembangunan peradaban HAM umat manusia, sekaligus menandai arah baru politik HAM internasional.

Di atas itu semua, kita semua berharap agar IPHRC mampu menjawab permasalahan krusial HAM di Negara-negara Muslim dengan mengedepankan standard HAM universal. Identitas keislaman yang melatari Komisi ini diharapkan bukan menjadi penghalang pemajuan HAM atau sekedar kamuflase atas peradaban HAM yang dianggap dari Barat, tapi sebaliknya menjadi legitimasi religius bagi Negara-negara Muslim untuk meletakkan HAM sebagai azas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tinggalkan balasan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s