SBY: Perusak Toleransi Harus Dikerasi

Minggu, 16 Juni 2013

Tribunnews.com, Denpasar- Di sela-sela pidato pembukaan Pesta Kesenian Bali (PKB) Ke-35, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyisipkan pesan tentang toleransi.

Presiden SBY dengan tegas menolak segara bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama , kelompok, dan identitas lainnya.

“Bangsa kita harus tegas dan keras kepada siapapun yang merusak kerukunan, persatuan, dan toleransi,” ujar SBY saat membaca pidato sambutan pembukaan PKB ke-35 di Taman Budaya Denpasar, Sabtu (15/6/2013) malam.

“Kita dengan tegas menolak kekerasan yang mengatasnamakan agama atau identitas apapun, karena perbuatan itu bukan nilai,karakter bangsa,” imbuhnya.

Presiden SBY juga mengingatkan pada pertemuan antar tokoh agama dan adat tahun 2005 lalu yang menyerukan agar tidak ada jarak dan pertentangan antara kaum mayoritas dan minoritas.

Dalam kesempatan ini Presiden SBY ingin mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengumandangkan semangat yang sama menjunjung tinggi toleransi.

Source: Kompas

Laporan Tahunan: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Januari-Juni 2012

MID-REPORT, JANUARI-JUNI 2012
SETARA Institute, 2 Juli 2012

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. SETARA Institute adalah organisasi hak asasi manusia yang menaruh perhatian pada pemajuan kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu elemen hak yang diperjuangkan adalah hak untuk bebas beragama/ berkeyakinan bagi warga negara. Kebebasan beragama/berkeyakinan adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Konstitusi RI dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Laporan pemantauan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan yang diterbitkan secara reguler sejak tahun 2007 merupakan salah satu cara mendorong negara mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan menuntut negara untuk secara terus menerus meningkatkan jaminan kebebasan itu dengan menghapuskan segala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan atas nama agama.

2. Pemantauan dan publikasi laporan tahunan bertujuan untuk [1] mendokumentasikan dan mempublikasikan fakta-fakta pelanggaran dan terobosan/kemajuan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia; [2] mendorong negara untuk menjamin secara utuh kebebasan beragama/berkeyakinan termasuk melakukan perubahan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang membatasi kebebasan beragama/berkeyakinan dan pemulihan hak-hak korban; [3] menyediakan baseline data tentang kebebasan beragama/berkeyakinan; dan [4] memperkuat jaringan masyarakat sipil dan publik pada umumnya untuk memperluas konstituensi agar dapat turut serta mendorong jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.

3. Laporan Tengah Tahun (Januari-Juni 2012) merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan pemantauan reguler SETARA Institute yang akan diterbitkan pada akhir tahun 2012. Pengumpulan data dilakukan dengan [1] pemantauan oleh 23 pemantau daerah; dan [2] pengumpulan data dari institusi-institusi kegamaan/keyakinan dan institusi pemerintah. Selain 2 metode pengumpulan data, SETARA Institute juga melakukan pemantaun melalui media untuk daerah-daerah yang tidak menjadi lokasi pemantauan.

4. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan parameter hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU No. 12/2005. Parameter lain yang digunakan juga adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan (Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based On Religion Or Belief) yang dideklarasikan melalui resolusi Sidang Umum PBB No 36/55 pada 25 November 1981.

5. Pada periode Januari-Juni 2012 SETARA Institute mencatat 129 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang mengandung 179 bentuk tindakan, yang menyebar di 22 propinsi. Terdapat 5 propinsi dengan tingkat pelanggaran paling tinggi yaitu, Jawa Barat (36) peristiwa, Jawa Timur (20), Jawa Tengah (17), Aceh (12), Sulawesi Selatan (8) peristiwa.

6. Dari 179 bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan, terdapat 68 tindakan negara yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor. Dari 68 tindakan negara, 52 tindakan merupakan tindakan aktif (by commission) termasuk 19 tindakan penyegelan tempat ibadah dan 16 diantaranya merupakan tindakan pembiaran (by omission). (Dalam menghitung aktor, SETARA Institute mendasarkan diri pada siapa saja yang telibat dalam suatu peristiwa. Dalam satu peristiwa berbagai institusi negara bisa bergabung melakukan sejumlah tindakan. Demikian pula antara institusi negara dan kelompok masyarakat bisa juga bergabung melakukan berbagai tindakan dalam satu peristiwa.) Termasuk dalam tindakan aktif negara adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (condoning). Untuk pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktor, kerangka legal untuk mempertanggung-jawabkannya adalah hukum hak asasi manusia, yang mengikat negara sebagai konsekuensi ratifikasi kovenan dan konvensi internasional hak asasi manusia. Namun demikian, penyikapan dalam kerangka politik dapat saja dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan menyoal kegagalan negara menjalankan mandat Konstitusi RI yang memerintahkan negara menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan.

7. Institusi negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah pemerintah daerah dengan berbagai perangkat pemerintahannya (26) tindakan, Kepolisian RI (24) tindakan. Selebihnya adalah institusi-institusi dengan jumlah tindakan di bawah 5 tindakan.

8. Dari 179 bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, terdapat 111 tindakan yang dilakukan oleh warga negara. Semua tindakan warga negara dikategori sebagai tindak pidana, yang menuntut tanggung jawab negara untuk memprosesnya secara hukum. Tindakan yang paling menonjol adalah dalam bentuk intoleransi (33) tindakan, (12) penyesatan aliran keagamaan (10) pelarangan ibadah, dan (7) tindakan pengrusakan tempat ibadah.

9. Pelaku tindakan pelanggaran pada kategori ini adalah individu warga negara maupun individu-individu yang tergabung dalam organisasi masyarakat. Kelompok yang paling banyak melakukan pelanggaran berturut-turut: kelompok warga (39) tindakan, Majelis Ulama Indonesia (10) tindakan, Front Pembela Islam-FPI (9 tindakan), dan institusi pendidikan (5) tindakan. Tingginya jumlah kelompok warga yang menjadi aktor pelanggaran menjadi indikasi bahwa intoleransi telah menyebar ke berbagai komunitas warga.

10. Pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan periode Januari-Juni 2012 paling banyak menimpa Jemaat Kristiani (39) peristiwa, disusul berikutnya individu (20) peristiwa, aliran keagamaan (14) peristiwa, Syiah (15) peristiwa dan Ahmadiyah (12) peristiwa.

11. Masih serupa dengan tahun-tahun sebelumnya, dominasi peristwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan adalah berhubungan dengan kriminalisasi keyakinan atau penyesatan terhadap paham/aliran keagamaan minoritas; pendirian tempat ibadah, diskriminasi yang berlanjut terhadap Ahmadiyah, dan pembiaran institusi kepolisian dalam menangani kasus-kasus kekerasan atas nama agama. Sejumlah kasus yang menyulut eskalasi peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan pada periode ini adalah kasus Syiah Sampang madura, kasus pendirian tempat ibadah HKBP Filadelfia Bekasi, kasus pelarangan diskusi buku Irshad Manji, dan penyegelan berantai tempat-tempat ibadah di Aceh Singkil.

12. Menyimak deret peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, tampak jelas bahwa intoleransi terus menyebar ke berbagai institusi dan kelompok. Selain aktor yang masuk dalam kelompok ormas Islam seperti FPI, MUI yang cukup dominan, institusi pendidikan dan kalangan dunia usaha juga tercatat melakukan tindak pidana dalam bentuk diskriminasi terhadap pelajar dan karyawan. Pelarangan jilbab oleh salah satu sekolah internasional dan pemaksaan keyakinan bagi pelajar untuk mempelajari mata pelajaran agama tertentu adalah contoh kasus yang terjadi di institusi pendidikan. Demikian juga, larangan sholat Jumat yang dilakukan oleh sebuah perusahaan swasta di Jawa Timur yang berdampak pada pemecatan.

13. Sejak tahun 2007 melakukan pemantauan kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan, politik kebebasan beragama/berkeyakinan mengarah pada situasi di mana negara tampak tidak punya kuasa untuk mengatasi persoalan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Bahkan kecenderungannya justru semakin destruktif. Indikasi yang paling menguatkan eskalasi kualitatif dari peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan adalah irisan peristiwa (interseksi isu) yang meliputi berbagai bentuk pelanggaran. Misalnya, pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi dalam kasus Alexander Aan (Sumater Barat) misalnya, telah melahirkan pelanggaran kebebasan berekspresi. Demikian juga, intoleransi kemudian menyasar juga pada kebebasan berekspresi seperti dalam kasus penyerangan diskusi ilmiah buku Irshad Manji, dan menebar ancaman bagi para penerbit buku, seperti buku Lima Kota Paling Berpengaruh, buku Pendidikan Karakter Bangsa terbitan Ma’arif Institute, dan lainnya. Dalam kasus Syiah Sampang, pelanggaran kemudian meluas dalam bentuk pelanggaran akses atas sumber daya ekonomi.

14. Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono telah kehilangan kesempatan untuk menjalankan mandatnya menghapuskan diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Suara publik internasional bukan malah diafirmasi dan ditindaklanjuti dengan berbagai langkah konstruktif, tapi justru suara itu disangkal sambil terus membiarkan peristiwa pelanggaran terjadi. Perlu tekanan serius bagi rezim Susilo Bambang Yudhoyono agar bertindak sungguh-sungguh mengatasi isu kebebasan beragama/berkeyakinan.

15. Harapan untuk memberikan tekanan politik hanya bisa efektif dari parlemen dengan menyoal secara sungguh-sungguh pengabaian mandat konstitusional oleh Presiden. Sementara dunia internasional juga diharapkan terus memberikan tekanan politik melalui diplomasi konstruktif agar pemerintah melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kebebasan beragama/ berkeyakinan.

Baca selengkapnya dan unduh:

 

 

 

Laporan Tahunan: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2011

 

Dibuat oleh Setara Institute

Implementasi jaminan konstitusional kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia adalah mandat Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang telah diamandemen pada tahun 2000-2004.

Selain merupakan mandat konstitusional, implementasi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan juga merupakan konsekuensi dari tindakan politik negara melakukan ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik pada tahun 2005 dengan Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2005. Di atas dua mandat konstitusional dan mandat legal di atas, seluruh paradigma nasional Indonesia yang tertuang dalam berbagai dokumen hasil konsensus kebangsaan Indonesia menegaskan bahwa pluralitas merupakan fakta sosiologis yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan terus dipertahankan. Justru karena adanya pengakuan atas keberagaman inilah bangsa Indonesia tebentuk.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia juga telah menegaskan empat pilar hidup berbangsa dan bernegara. Selain merupakan respons atas kecemasan situasi mutakhir kebangsaan Indonesia, MPR RI dengan sangat aktual kembali menggulirkan konsensus genuine yang lahir dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Sejak 2009, MPR RI terus menerus mengkampanyekan Empat Pilar Hidup Berbangsa yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Konstitusi, dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). DI tingkat visi kebangsaan, 4 pilar hidup berbangsa dan bernegara tampak sebagai bentuk penegasan yang memutus berbagai ketegangan yang terjadi sepanjang sejarah bangsa ini. Ketegangan ihwal hubungan agama-negara, relasi mayoritas-minoritas, dan positivisasi nilai agama tertentu dalam naskah Konstitusi Republik Indonesia.1 Ketegangan-ketegangan di atas, secara normatif telah mampu diatasi dengan menyodorkan konsensus genuine yang memastikan bahwa negara ini dibentuk berdasarkan Pancasila yang menjamin keberagaman berbagai etnisitas. Selanjutnya UUD Negara RI 1945 menegaskan secara lebih kokoh tentang jaminan pengakuan keberagaman, termasuk jaminan keragaman agama/keyakinan dalam rumusan hak konstitusional jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Meskipun harus diakui UUD Negara RI 1945 gagal menegaskan bentuk sempurna Negara RI, apakah sebagai sebuah negara sekuler atau negara agama, namun demikian jaminan-jaminan konstitusional atas kebebasan beragama/berkeyakinan harus diapresiasi.

Selain penegasan pada Pasal 29 (1) yang menyebutkan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, argumen ketidaksempurnaan bentuk negara juga tercermin dari rumusan pembatasan jaminan-jaminan hak

konstitusional warga negara yang tercantum dalam Pasal 28 J (2), yang berbunyi:

”Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Rumusan pembatasan jaminan hak konstitusional warga negara pada kalimat ..sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama,… telah membuka ruang dominasi tafsir kelompok mayoritas yang berujung pada ketegangan relasi mayoritas dan minoritas. Jaminan hak akan tumpul jika dihadapkan pada pertimbangan bahwa hak tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama. Penyandaran pada nilai-nilai agama sebagai pertimbangan keabsahan implementasi jaminan sebuah hak telah membuat jaminan tegas yang merupakan rumusan hukum dinegasikan oleh kontestasi tafsir nilai-nilai agama yang tidak bisa diobyektivikasi.

Tentang bentuk negara agama atau negara sekuler, ambiguitas juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji UU No. 3/2006 tentang Peradilan Agama. Dalam konsideran putusannya disebutkan bahwa Indonesia bukanlah negara agama, bukan pula negara sekuler.2 Namun demikian, akibat rumusan Pasal 28 J (2) yang sangat sosiologis dan penerapannya yang tidak inklusif, dalam praktik kehidupan beragama/berkeyakinan, Konstitusi RI lebih menampilkan wajah religius dibanding wajah sekulernya.

Sikap yang sama ditunjukkan juga oleh Mahkamah Konstitusi RI saat memutus perkara judicial review tentang UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalagunaan dan Penodaan Agama yang diajukan oleh kelompok masyarakat sipil. Mahkamah Konstitusi me

nyajikan argumen-argumen yang juga tidak mampu menegaskan tentang relasi agama-negara. Pilihan politik MK yang tetap menganggap UU tersebut sebagai konstitusional, menegaskan bahwa wajah religius Konstitusi RI memang menjadi rujukan dan konsideran memutus perkara-perkara yang berhubungan dengan relasi agama-negara.

Sekalipun secara normatif gagasan tentang jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan semakin kokoh namun demikian, akibat konstruksi pemahaman dan tafsir yang ekslusif, jaminan normatif tersebut gagal diterjemahkan dalam berbagai kebijakan negara.

Unduh dan baca selengkapnya di sini:

 

 

 

 

Komunitas Syiah Sampang Kembali Diserang

TEMPO.COSurabaya – Sekelompok pemuda komunitas Syiah bentrok dengan pemuda antisyiah di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Minggu, 26 Agustus 2012 pagi hari. Mereka saling melempar batu, membakar rumah dan berkelahi menggunakan clurit.

“Terjadi aksi pelemparan batu dan bentrok serta pembakaran sisa-sisa rumah istri Tajul Muluk di Dusun Nankernang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben Sampang dibakar,” kata Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang (Kontras) Jawa Timur, Andy Irfan, kepada Tempo, Minggu siang, 26 Agustus 2012.

Andy menjelaskan bahwa insiden berawal pada pukul 08.00. Saat itu, dia melanjutkan, rombongan siswa dari komunitas Syiah akan berangkat menuju ke luar kota untuk melanjutkan aktivitas sekolah (pondok pesantren) pascalibur Lebaran. “Dua mobil rombongan pemuda dan pemudi kemudian dihadang oleh sekelompok massa. Mereka dilarang masuk ke dalam kampung Nankernang,” ujarnya.

Sekelompok massa itu kemudian menyerbu dan mendatangi rumah istri Tajul Muluk. Tajul Muluk adalah pimpinan dari komunitas Syiah Sampang yang telah divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Sampang karena dituduh melakukan penodaan agama.

Adapun rumah Tajul Muluk sebelumnya pernah dibakar oleh sekelompok pemuda antisyiah pada akhir Desember 2011 lalu. Namun rumah dari sisa-sia kebakaran yang ditempati oleh ibu, istri Tajul Muluk, beserta dua anaknya kembali dibakar oleh para pemuda antisyiah.

Aksi pembakaran, kata Andy, mengakibatkan bentrok antara dua kelompok tidak bisa dihindari. Pemuda dari komunitas syiah Sampang yang ingin melindungi keluarga Tajul Muluk membalas aksi pelemparan dari sekelompok massa tersebut. “Delapan orang mengalami luka-luka dan empat orang pingsan dan kondisi saat ini masih mencekam,” ujar Andy.

Sumber: Tempo

 

 

 

Kronologi Kasus Kriminalisasi Keyakinan Ust. Tajul Muluk, Syiah Sampang

 

Kasus kekerasan terhadap Jamaah Syiah Dusun Nangkrenang, Karang Gayam, Omben, Sampang sebenarnya sudah berlangsung sejak 2004. Akibat hate speech yang terus dilakukan oleh tokoh-tokoh agama dan masyarakat, kebencian terhadap jamaah Syi’ah akhirnya benar-benar meledak menjadi aksi kekerasan massa. Rumah ketua Ikatan Jamaah Ahl al-Bait (IJABI), Ustad Tajul Muluk, beserta dengan dua rumah Jamaah Syi’ah lainnya dan Mushalla yang digunakan sebagai sarana peribadatan, dibakar oleh 500an orang yang mengklaim diri sebagai kelompok ahl as-sunnah wa al-Jamaah pada 29 Desember 2011, pukul 8.30 WIB.

Aksi pembakaran ini merupakan yang kedua kalinya dalam bulan Desember 2011. Sebelumnya, aksi pembakaran rumah Jamaah Syi’ah juga terjadi di Desa Blu’uran, Karang Penang, Sampang pada 17 Desember 2011, dini hari. Pada saat itu, massa bahkan membuat palang pada pintu rumah Moh. Sirri sebelum membakarnya. Massa secara sengaja ingin mencelakai dan membunuh Moh. Sirri sekeluarga.

Aksi-aksi pembakaran ini merupakan mata rantai kekerasan yang dialami oleh Jamaah Syi’ah di Omben dan Karang Penang sejak 2004 akibat pewacanaan sesat atas ajaran Syi’ah dan aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Ust. Tajul Muluk. Pada bulan Oktober 2009, serangan serupa terhadap Jamaah Syi’ah sebenarnya sudah terjadi. Pada saat itu, 3000an massa sudah siap menyerang Nangkrenang. Ancaman serangan terjadi kembali pada 4 April 2011, ketika Jamaah Syi’ah hendak memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

Semua kekerasan terjadi akibat syi’ar kebencian (hate speech) yang diintensifikasi oleh para tokoh agama di Omben, dan direproduksi secara terus menerus oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sampang dan MUI se-Madura, Pimpinan Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) Sampang, dan Badan Silaturahmi Ulama se- Madura (Basra).

Setelah menerima tindakan kekerasan dan intimidasi sedemikian rupa, Ust. Tajul Muluk masih harus dikorbankan untuk kesekian kalinya akibat dilaporkan oleh Roisul Hukama kepada Kepolisian Sektor Omben atas tuduhan Penodaan Agama (pasal 156a KUHP jo. 335 KUHP). Proses hukum Ustad Tajul Muluk pun berjalan dengan berbagai penyimpangan. Berikut adalah proses hukum atas kriminalisasi keyakinan Ustad Tajul Muluk:

  1. Minggu, 1 Januari 2012 MUI Sampang yang diketuai oleh KH. Bukhori Maksum mengeluarkan fatwa penyesatan Ajaran Ustad Tajul Muluk. Fatwa inilah yang pada akhirnya menjadi rujukan atas penahan dan pengadilan terhadap Ust. Tajul Muluk oleh Pengadilan Negeri Sampang. Di dalam fatwa tersebut juga tidak dijelaskan secara rinci tentang ajaran Ust. Tajul Muluk yang dianggap sesat. Fatwa tersebut hanya mengatakan bahwa ajaran Tajul Muluk sesat menyesatkan, tanpa ada keterangan lanjutan tentang apa saja yang dianggap sebagai penyesatan.
  2. Selasa, 3 Januari 2012 Roisul Hukama melaporkan Ust. Tajul Muluk kepada Polres Sampang atas tuduhan penodaan agama. Laporan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh Polres Sampang.
  3. Penyelidikan ini juga terkesan dipaksakan, karena berdasarkan keterangan Otman Ralibi (Kuasa Hukum Ustad Tajul Muluk) Polres Sampang sebenarnya tidak dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilaporkan oleh Roisul Hukama. Oleh karenanya seminggu kemudian, Polres Sampang melimpahkan kasus tersebut kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jatim.
  4. Jumat, 27 Januari 2012 Polda Jatim mengeluarkan surat perintah penyidikan serta surat  pemanggilan pemeriksaan terhadap Ust. Tajul Muluk sebagai saksi.
  5. Kamis, 1 Maret 2012 Ust. Tajul Muluk didampingi kuasa hukumnya, Otman Ralibi memenuhi panggilan dalam pemeriksaan saksi di Polda Jatim.
  6. Kamis, 15 Maret 2012, Polda Jatim mengadakan gelar perkara terkait tuduhan penodaan agama Ust. Tajul Muluk. Pelbagai pihak hadir dalam gelar perkara tersebut, diantaranya utusan Kejaksaan Tinggi Jatim, anggota Polres Sampang, dan perwakilan Kejaksaan Negeri Sampang. Bersamaan dengan gelar perkara tersebut, Penyidik (Polda Jatim) mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka terhadap Ust. Tajul Muluk dengan jeratan pasal 156a KUHP tentang penodaan agama, dan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan.
  7. Jumat, 16 Maret 2012, Penyidik (Polda Jatim) mulai melakukan pemanggilan saksi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) (dari saksi yang memberatkan).
  8. Senin, 19 Maret 2012, Otman Ralibi selaku kuasa hukum Ust. Tajul Muluk mendatangi Polda Jatim untuk meminta penundaan pemeriksaan terhadap kliennya. Alasannya bahwa Ust. Tajul Muluk masih dalam keadaan trauma dan belum siap untuk diperiksa.
  9. Senin, 26 Maret 2012, pengacara dan beberapa lembaga non-pemerintah melakukan pertemuan dengan Kapolda Jatim untuk mencari solusi agar kasus ini tidak dilanjutkan. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jatim mengatakan bahwa kasus ini sebenarnya bisa tidak bisa dilanjutkan ke pengadilan karena perbuatan Ust. Tajul Muluk tidak memenuhi unsur yang bisa dijerat dengan pasal 156a dan pasal 335 KUHP. Namun berdasarkan keterangan Kapolda Jatim, Bupati Sampang sering datang ke Polda untuk memaksa penyidik agar kasus ini terus dilanjutkan. “Bupati itu datang ke kantor sambil ngamuk-ngamuk dan memaksa kasus ini terus dilanjutkan,” ujar Otman menirukan perkataan Kapolda Jatim.
  10. Rabu, 28 Maret 2012, Ust. Tajul Muluk memenuhi panggilan pemeriksaan dirinya sebagai tersangka. Dengan pertimbangan bahwa Ust. Tajul Muluk selama ini kooperatif dan tidak menghilangkan barang bukti, maka penyidik (Polda Jatim) tidak melakukan penahanan terhadap dirinya.
  11. Sabtu, 31 Maret 2012, Otman Ralibi selaku kuasa hukum Ust. Tajul Muluk mengajukan 2 saksi meringankan kepada Polda Jatim.
  12. Kamis, 5 April 2012, Berkas Perkara Ust. Tajul Muluk dilimpahkan oleh Penyidik (Polda Jatim) kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk dikonsultasikan terlebih dahulu.
  13. Selasa, 10 April 2012, Berkas Perkara Ust. Tajul Muluk dinyatakan telah memenuhi syarat (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pengesahan berkas perkara (P-21) yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga kontroversial. Karena dalam kasus biasa, untuk mengesahkan (P-21) berkas perkara oleh Kejaksaan Tinggi membutuhkan waktu yang lama, bisa berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Namun dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam waktu 2 hari (Kamis dan Senin—karena Jumat, Sabtu, Minggu adalah hari libur) dapat menyatakan bahwa berkas perkara telah P-21.
  14. Selain itu, keganjilan juga terjadi di Sampang. Pagi hari, Selasa, 10 April 2012 dalam acara pelantikan Kepala Kecamatan seluruh Kabupaten Sampang, Bupati Sampang berpidato bahwa Ust. Tajul Muluk sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Pernyataan Bupati Sampang ini bersamaan dengan pengesahan P-21 yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Itu artinya, ada arus informasi yang sistematis antara Aparat Penegak Hukum dengan Pemerintah Daerah Sampang dalam skema kriminalisasi keyakinan terhadap Ustad Tajul Muluk.
  15. Kamis, 12 April 2012, Berkas Perkara Ustad Tajul dilimpahkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Kejaksaan Negeri Sampang. Bersamaan dengan pelimpahan berkas perkara tersebut, Kejaksaan Negeri Sampang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan terhadap Ust. Tajul Muluk. Ust. Tajul Muluk sendiri akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Negeri Sampang. Penahanan tersebut dikarenakan pihak Kejaksaan Negeri Sampang takut Ustad Tajul Muluk kabur dari Madura.
  16. Setelah ditahan didalam sel, Ustad Tajul Muluk mendapatkan intimidasi dan teror oleh napi-napi lainnya. Ia sempat diancam akan dibunuh oleh napi lain jika berani macam-macam. ”Kalau dia berani macam-macam disini, kugorok lehernya,” ujar salah satu Napi yang tidak mau disebutkan namanya. Selain itu, sel di mana Ustad Tajul ditahan juga dilempari batu oleh napi lainnya.
  17. Pada Selasa, 24 April 2012, sidang perdana Ust. Tajul Muluk mulai digelar di Pengadilan Negeri Sampang. Hal ini sama sekali tidak mengindahkan keberatan banyak pihak yang menghendaki sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surabaya mempertimbangkan situasi keamanan di Sampang yang tidak kondusif untuk persidangan. Kelompok-kelompok sipil keberatan dengan keputusan tersebut karena memaksakan pelaksanaan sidang di Sampang akan berpotensi membuat persidangan tidak netral dan berada dalam intimidasi massa.
  18. Pemimpin Syiah di Sampang, Tajul Muluk (tengah) menjalani Sidang Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, Madura, Jawa Timur.Kamis (12/7/2012) PN Sampang memvonis Tajul Muluk alias Ali Murtadho asal Desa Nangkernang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Dua tahun penjara dengan dakwaan Dugaan penodaan agama. Vonis ini lebih awal dibandingkan jadual persidangan Tajul Muluk yang seharunya berakhir pada 21 Juli 2012. Dalam hal ini pula, Hakim telah mengenyampingkan banyak fakta di persidangan yang justru tidak membuktikan bahwa ustaz Tajul Muluk tidak bersalah. Demikian pula, kuasa hukum memandang bahwa pengadilan telah memvonis Tajul Muluk dengan kesaksian dan bukti palsu, sehingga kuasa hukum akan mengajukan banding.

 

Surabaya, 25 Juni 2012

Pokja AKBB Jatim (Sumber)

 

Diskriminasi Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum

Publikasi Indonesian Legal Resource Center (ILRC)

Buku yang ditulis oleh Uli Parulian dan Siti Aminah ini mengandung dua laporan utama, yaitu Pendidikan Agama dan Toleransi Beragama, yang membahas materi dan metode Pendidikan Agama. Sistem pendidikan tersebut dipandang telah menyumbang lahirnya radikalisasi dan intoleransi antar umat beragama. Dan Diskriminasi Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Umum, membahas diskriminasi pendidikan agama yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa penganut agama adat/penghayat kepercayaan. Indonesian Legal Resource Center menghadirkan tulisan penting ini kepada kita semua.

Silakan unduh buku di sini