Laporan Tahunan: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Januari-Juni 2012

MID-REPORT, JANUARI-JUNI 2012
SETARA Institute, 2 Juli 2012

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. SETARA Institute adalah organisasi hak asasi manusia yang menaruh perhatian pada pemajuan kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu elemen hak yang diperjuangkan adalah hak untuk bebas beragama/ berkeyakinan bagi warga negara. Kebebasan beragama/berkeyakinan adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Konstitusi RI dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Laporan pemantauan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan yang diterbitkan secara reguler sejak tahun 2007 merupakan salah satu cara mendorong negara mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan menuntut negara untuk secara terus menerus meningkatkan jaminan kebebasan itu dengan menghapuskan segala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan atas nama agama.

2. Pemantauan dan publikasi laporan tahunan bertujuan untuk [1] mendokumentasikan dan mempublikasikan fakta-fakta pelanggaran dan terobosan/kemajuan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia; [2] mendorong negara untuk menjamin secara utuh kebebasan beragama/berkeyakinan termasuk melakukan perubahan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang membatasi kebebasan beragama/berkeyakinan dan pemulihan hak-hak korban; [3] menyediakan baseline data tentang kebebasan beragama/berkeyakinan; dan [4] memperkuat jaringan masyarakat sipil dan publik pada umumnya untuk memperluas konstituensi agar dapat turut serta mendorong jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.

3. Laporan Tengah Tahun (Januari-Juni 2012) merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan pemantauan reguler SETARA Institute yang akan diterbitkan pada akhir tahun 2012. Pengumpulan data dilakukan dengan [1] pemantauan oleh 23 pemantau daerah; dan [2] pengumpulan data dari institusi-institusi kegamaan/keyakinan dan institusi pemerintah. Selain 2 metode pengumpulan data, SETARA Institute juga melakukan pemantaun melalui media untuk daerah-daerah yang tidak menjadi lokasi pemantauan.

4. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan parameter hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU No. 12/2005. Parameter lain yang digunakan juga adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan (Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based On Religion Or Belief) yang dideklarasikan melalui resolusi Sidang Umum PBB No 36/55 pada 25 November 1981.

5. Pada periode Januari-Juni 2012 SETARA Institute mencatat 129 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang mengandung 179 bentuk tindakan, yang menyebar di 22 propinsi. Terdapat 5 propinsi dengan tingkat pelanggaran paling tinggi yaitu, Jawa Barat (36) peristiwa, Jawa Timur (20), Jawa Tengah (17), Aceh (12), Sulawesi Selatan (8) peristiwa.

6. Dari 179 bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan, terdapat 68 tindakan negara yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor. Dari 68 tindakan negara, 52 tindakan merupakan tindakan aktif (by commission) termasuk 19 tindakan penyegelan tempat ibadah dan 16 diantaranya merupakan tindakan pembiaran (by omission). (Dalam menghitung aktor, SETARA Institute mendasarkan diri pada siapa saja yang telibat dalam suatu peristiwa. Dalam satu peristiwa berbagai institusi negara bisa bergabung melakukan sejumlah tindakan. Demikian pula antara institusi negara dan kelompok masyarakat bisa juga bergabung melakukan berbagai tindakan dalam satu peristiwa.) Termasuk dalam tindakan aktif negara adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (condoning). Untuk pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktor, kerangka legal untuk mempertanggung-jawabkannya adalah hukum hak asasi manusia, yang mengikat negara sebagai konsekuensi ratifikasi kovenan dan konvensi internasional hak asasi manusia. Namun demikian, penyikapan dalam kerangka politik dapat saja dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan menyoal kegagalan negara menjalankan mandat Konstitusi RI yang memerintahkan negara menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan.

7. Institusi negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah pemerintah daerah dengan berbagai perangkat pemerintahannya (26) tindakan, Kepolisian RI (24) tindakan. Selebihnya adalah institusi-institusi dengan jumlah tindakan di bawah 5 tindakan.

8. Dari 179 bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, terdapat 111 tindakan yang dilakukan oleh warga negara. Semua tindakan warga negara dikategori sebagai tindak pidana, yang menuntut tanggung jawab negara untuk memprosesnya secara hukum. Tindakan yang paling menonjol adalah dalam bentuk intoleransi (33) tindakan, (12) penyesatan aliran keagamaan (10) pelarangan ibadah, dan (7) tindakan pengrusakan tempat ibadah.

9. Pelaku tindakan pelanggaran pada kategori ini adalah individu warga negara maupun individu-individu yang tergabung dalam organisasi masyarakat. Kelompok yang paling banyak melakukan pelanggaran berturut-turut: kelompok warga (39) tindakan, Majelis Ulama Indonesia (10) tindakan, Front Pembela Islam-FPI (9 tindakan), dan institusi pendidikan (5) tindakan. Tingginya jumlah kelompok warga yang menjadi aktor pelanggaran menjadi indikasi bahwa intoleransi telah menyebar ke berbagai komunitas warga.

10. Pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan periode Januari-Juni 2012 paling banyak menimpa Jemaat Kristiani (39) peristiwa, disusul berikutnya individu (20) peristiwa, aliran keagamaan (14) peristiwa, Syiah (15) peristiwa dan Ahmadiyah (12) peristiwa.

11. Masih serupa dengan tahun-tahun sebelumnya, dominasi peristwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan adalah berhubungan dengan kriminalisasi keyakinan atau penyesatan terhadap paham/aliran keagamaan minoritas; pendirian tempat ibadah, diskriminasi yang berlanjut terhadap Ahmadiyah, dan pembiaran institusi kepolisian dalam menangani kasus-kasus kekerasan atas nama agama. Sejumlah kasus yang menyulut eskalasi peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan pada periode ini adalah kasus Syiah Sampang madura, kasus pendirian tempat ibadah HKBP Filadelfia Bekasi, kasus pelarangan diskusi buku Irshad Manji, dan penyegelan berantai tempat-tempat ibadah di Aceh Singkil.

12. Menyimak deret peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, tampak jelas bahwa intoleransi terus menyebar ke berbagai institusi dan kelompok. Selain aktor yang masuk dalam kelompok ormas Islam seperti FPI, MUI yang cukup dominan, institusi pendidikan dan kalangan dunia usaha juga tercatat melakukan tindak pidana dalam bentuk diskriminasi terhadap pelajar dan karyawan. Pelarangan jilbab oleh salah satu sekolah internasional dan pemaksaan keyakinan bagi pelajar untuk mempelajari mata pelajaran agama tertentu adalah contoh kasus yang terjadi di institusi pendidikan. Demikian juga, larangan sholat Jumat yang dilakukan oleh sebuah perusahaan swasta di Jawa Timur yang berdampak pada pemecatan.

13. Sejak tahun 2007 melakukan pemantauan kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan, politik kebebasan beragama/berkeyakinan mengarah pada situasi di mana negara tampak tidak punya kuasa untuk mengatasi persoalan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Bahkan kecenderungannya justru semakin destruktif. Indikasi yang paling menguatkan eskalasi kualitatif dari peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan adalah irisan peristiwa (interseksi isu) yang meliputi berbagai bentuk pelanggaran. Misalnya, pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi dalam kasus Alexander Aan (Sumater Barat) misalnya, telah melahirkan pelanggaran kebebasan berekspresi. Demikian juga, intoleransi kemudian menyasar juga pada kebebasan berekspresi seperti dalam kasus penyerangan diskusi ilmiah buku Irshad Manji, dan menebar ancaman bagi para penerbit buku, seperti buku Lima Kota Paling Berpengaruh, buku Pendidikan Karakter Bangsa terbitan Ma’arif Institute, dan lainnya. Dalam kasus Syiah Sampang, pelanggaran kemudian meluas dalam bentuk pelanggaran akses atas sumber daya ekonomi.

14. Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono telah kehilangan kesempatan untuk menjalankan mandatnya menghapuskan diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Suara publik internasional bukan malah diafirmasi dan ditindaklanjuti dengan berbagai langkah konstruktif, tapi justru suara itu disangkal sambil terus membiarkan peristiwa pelanggaran terjadi. Perlu tekanan serius bagi rezim Susilo Bambang Yudhoyono agar bertindak sungguh-sungguh mengatasi isu kebebasan beragama/berkeyakinan.

15. Harapan untuk memberikan tekanan politik hanya bisa efektif dari parlemen dengan menyoal secara sungguh-sungguh pengabaian mandat konstitusional oleh Presiden. Sementara dunia internasional juga diharapkan terus memberikan tekanan politik melalui diplomasi konstruktif agar pemerintah melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kebebasan beragama/ berkeyakinan.

Baca selengkapnya dan unduh:

 

 

 

Tinggalkan balasan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s