Tanggapan Pesan Singkat Berantai (BBM) KH. Hasyim Muzadi

Kira-kira 3 hari yang lalu pesan singkat ini sampai ke laman facebookku yang disebarkan oleh salah seorang teman. Sebelum masuk ke paragraf pesan ini, diimbuhkan satu kalimat: “Coba baca deh, menarik”. Sontak saya meng-klik pesan KH Hasyim Muzadi, Presiden World Conference on Religions for Peace dan Sekjen ICIS, yang ditulis di beranda facebook. Menurut tulisan di wall FB ini, pesan tersebut ditulis oleh KH Hasyim Muzadi, disampaikan melalui pesan singkat blackberry dan sampai sekarang telah beredar di banyak jaringan internet. Terakhir, aku baca berita isi pidato ini mulai marak di dunia maya.  (Lihat di sini untuk membaca BBM Hasyim Muzadi)

Saya mengacungi jempol keberanian KH Hasyim untuk berbicara lantang dan membantah anggapan bahwa Indonesia bukan Negara toleran. Sebaliknya, berdasarkan pengalaman kiyai Hasyim berkeliling dunia, menurutnya, Indonesia adalah Negara paling toleran di antara Negara-negara Muslim lain atau pun Negara Barat.

Dalam kenyataannya, fakta bahwa Indonesia sebagai Negara Muslim terbesar dan paling demokratis ini harus diakui. Tidak hanya pengakuan dari dunia Barat, Sekretariat Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Negara-negara Muslim lain juga menyampaikan pandangan serupa. Predikat ini bahkan menjadi salah satu modal besar bagi Indonesia, baik pemerintah, tokoh agama, intelektual dan aktivis untuk menyebarkan tema-tema toleransi dan demokrasi di jagad raya ini. Indonesia bersyukur lebih baik dari Pakistan yang sampai sekarang masih dilanda radikalisme akut. Indonesia juga bersyukur telah melampaui masa-masa konflik, tidak seperti Thailand dan Filipina. Sebagai bangsa Indonesia kita juga harus bersyukur karena dapat beribadah secara damai dan nyaman, tidak seperti warga Darfur (Sudan), Palestina dan Suriah, yang selalu dihantui ledakan granat yang tiba-tiba saja dapat terjadi. Dari sini pula, Indonesia laik untuk menjadi tauladan bagi Negara-negara Muslim yang lain.

Lalu bagaimana dengan kasus-kasus yang disinggung oleh kiai Hasyim? Saya harus membaca berkali-kali pesan kiai Hasyim ini untuk mendapatkan kesimpulan yang utuh bagaimana ia menyimpulkan permasalahan. Kiai Hasyim menulis:

Kalau yang dipakai ukuran adalah masalah AHMADIYAH, memang karena Ahmadiyah menyimpang dari pokok ajaran Islam, namun selalu menggunakan stempel Islam dan berorientasi Politik Barat. Seandainya Ahmadiyah merupakan agama tersendiri, pasti tidak dipersoalkan oleh umat Islam”.

Entah kata apa yang paling cocok untuk membantah paragraf kedua dari pesan sang kiai ini. Untuk sebuah keterpaksaan, saya harus mengatakan dengan “patut disayangkan”. Iya, patut disayangkan jawlah (perjalanan) panjang di fora internasional sang Kiai ini belum mampu menerima pesan dari Negara tempat bermula kelompok Ahmadiyah; Pakistan.

Pakistan telah memberlakukan apa yang diucap oleh kiai Hasyim. Sejak tahun 1970-an, dengan alasan politik praktis dan meraup suara dari kelompok Islam, rezim Pakistan di bawah Ali Buttho kemudian meletakkan Ahmadiyah sebagai agama baru di luar Islam.

Menjawab pernyataan kiai Hasyim di atas, apakah kekerasan terhadap Ahmadiyah menurun atau dapat diatasi tatkala Ahmadiyah tidak lagi menggunakan label Islam? Jawabannya adalah TIDAK. Kekerasan dan persekusi terhadap Ahmadiyah setelah periode ini justru semakin meningkat dari sebelumnya tatkala Ahmadiyah masih diletakkan di dalam teologi Islam. Pada periode tahun 1950 – 1960 terdapat 31 kasus kekerasan dan pada periode 1961 – 1970 hanya terdapat 6 kasus. Persekusi meningkat tajam pada periode 1971 – 1980 terdapat 85 kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah. Demikian pula pada periode 1981 – 1990 terdapat 122 kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah dan 134 kasus kekerasan pada periode 1991 – 2000 (lihat http://www.thepersecution.org/). Kekerasan bahkan terus terjadi hingga sekarang.

Sebaliknya, sekali Negara mengikuti kemauan dari kelompok-kelompok penekan berkepentingan sampai seterusnya mereka akan semakin menguasai kehidupan berbangsa dan bernegara, padahal nilai-nilai yang diusung sama sekali jauh dari tradisi keislaman hakiki dan universal. Berkali-kali harus saya katakan, cukuplah Pakistan yang dilanda aksi-aksi kekerasan hingga sekarang dan mengalami krisis berkepanjangan akibat kelompok-kelompok ekstrimis. Dan, terbukti, mereka sama sekali tidak membawa nilai-nilai Islam sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, kecuali untuk kepentingan dan keserakahan kelompok sendiri.

Hal kedua yang juga penting untuk diungkap di sini adalah tentang sikap Nabi kepada orang-orang yang secara jelas mengaku sebagai nabi. Saya sangat yakin, kiai Hasyim yang dididik di lingkungan NU ini sangat paham dengan literatur-literatur Islam yang mengulas permasalahan ini. Di antara karya yang cukup popular, sebagaimana disinggung oleh Akhmad Sahal, adalah buku sejarah karangan Imam al-Thabari tentang Tarikh al-Rusul wa al-Muluk (Sejarah Para Rasul dan Raja) atau yang dikenal sebagai Tarikh al-Tabari. Dalam buku ini imam Al-Thabari berkisah, bahwa pada tahun kesepuluh Hijrah Nabi Muhammad SAW menerima surat dari seseorang yang mengaku jadi nabi. Namanya Musailamah bin Habib, petinggi Bani Hanifah, salah satu suku Arab yang menguasai hampir seluruh kawasan Yamamah (sekarang sekitar Al-Riyad). Dalam suratnya, Musailamah berujar: “Dari Musailamah, utusan Allah, untuk Muhammad, utusan Allah. Saya adalah partner Anda dalam kenabian. Separuh bumi semestinya menjadi wilayah kekuasaanku, dan separuhnya yang lain kekuasaanmu….” (Kutipan dikutip langsung dari tulisan Akhmad Sahal.

Menurut al-Thabari juga, Musailamah telah dikenal oleh Nabi Muhammad. Ia tak asing bagi sang Rasulullah. Beberapa bulan sebelum berkirim surat, Musailamah ikut dalam delegasi dari Yamamah yang menemui beliau di Madinah dan bersaksi atas kerasulannya. Delegasi inilah yang kemudian membawa Islam ke wilayah asal mereka dan membangun masjid di sana.

Cerita yang sangat menarik. Sebuah cerita yang sangat jarang dibuka oleh para ahli agama Islam. Entah karena memang tidak tahu atau memang hendak menjauhkan kita dari tradisi kehidupan Nabi Saw. Tapi ceritanya belum selesai. Kita perlu tahu apa tanggapan Nabi terhadap Musailamah ini? Atas surat ini, Nabi pun berkirim surat kepadanya:

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah dan Pengasih. Dari Muhammad, utusan Allah, ke Musailamah sang pendusta (al-kazzab). Bumi seluruhnya milik Allah. Allah menganugerahkannya kepada hamba-Nya yang Dia kehendaki. Keselamatan hanyalah bagi mereka yang berada di jalan yang lurus.” 

Membaca surat Nabi Saw. ini, kembali kita bertanya-tanya. Mengapa Nabi yang telah memiliki kekuatan besar di Madinah dan bala tentara yang mampu menaklukkan kota Mekah justru tidak menyerang dan membunuh Musailamah? Sangat tidak mungkin bila Nabi takut. Saya pun sangat yakin, Nabi Muhammad memilih ini dengan pilihan yang sadar, dengan melakukan persesuasi dan peringatan kepada Musailamah bahwa kebenaran hakiki hanya pada hamba-hamba Allah yang dikehendaki-Nya. Menarik, bahwa Nabi tidak menyatakan perang kepada Musailamah ataupun menggunakan cara-cara kekerasan untuk meredam aksi al-kazzab ini.

Dari fakta sejarah ini, dengan rasa hormat harius saya sampaikan kepada guru, tokoh agama dan kiai Hasyim Muzadi, seharusnya beliau membandingkan permasalahan Ahmadiyah di Indonesia ini dengan kehidupan Nabi Muhammad Saw., bukan dengan Barat (Inggris, Swiss, dan sebagainya) yang nota bene sangat jauh dari kehidupan peradaban Islam. Membandingkan kasus ini dengan Barat justru menjadikan umat Islam selalu terjebak pada “apologi” Islam dan rasa rendah diri akibat kekalahan peradaban modern, sebagai akibat dari perseruan Islam dan Barat tempo dulu. Harusnya, umat Islam lebih maju melangkah ke depan, lebih progresif dan aktual dalam menyikapi permasalahan kekinian, bukan menjadikan Barat sebagai ukuran “baik” dan “buruk”.

Setidaknya, hal ini pula yang menguatkan kita semua bahwa Rasul dengan sangat santun menyikapi seseorang yang mengaku nabi, namun bukan pula berarti Rasul menyetujui tindakan Musailamah tersebut. Ia tetap membenci klaim Musailamah, tapi ia tidak menindaknya dengan kekerasan. Alangkah congkaknya kita bila Rasul saja memperingatkan dengan bijak Musailamah sementara kita menghakimi kelompok lain dengan brutal dan sadis. Bukan berarti harus mengikuti Ahmadiyah atau menyetujui akidah dari kelompok ini, tapi bahwa Rasul memberikan contoh tindakan mulia terhadap Musailamah telah cukup menjadi pedoman bagi kita memaknai perbedaan dan keyakinan orang lain dewasa ini.

Terkait dengan masalah GKI Taman Yasmin, Hasyim Muzadi menyatakan dalam pesan singkatnya;

Kalau yang jadi ukuran adalah GKI YASMIN Bogor, saya berkali-kali ke sana, namun tampaknya mereka tidak ingin selesai. Mereka lebih senang Yasmin menjadi masalah nasional & dunia untuk kepentingan lain daripada masalahnya selesai”.

Kita tidak perlu panjang lebar lagi mengulas masalah GKI Yasmin dari perspektif hukum atau HAM, karena Putusan MA dan Rekomendasi Ombusmend telah cukup menjawab permasalahan ini. Bagi yang belum mengerti tentang kasus ini, silakan baca di sini.

Kabar terakhir dari Pemerintah Pusat, GKI Taman Yasmin tetap akan berada di lokasi semula yang telah disegel oleh Pemkot Bogor dan di sampingnya akan dibuat juga Masjid Besar. Dari usulan ini, hampir pejabat teras atas menyetujuinya, karena selain tetap menjamin hak-hak umat Kristen Yasmin untuk beribadah di Gereja yang dibuat, tapi juga menjadi simbol toleransi yang sangat baik. Gereja dan Masjid berdiri berdekatan satu sama lain, tanpa saling mengganggu atau menafikan. Bahkan, biaya pembangunan Masjid ini ditanggung oleh Pemerintah Kota Bogor. Pertanyaannya adalah, bila GKI Taman Yasmin telah menyetujui rencana tersebut dan mau beribadah berdampingan dengan umat Islam, mengapa rencana ini belum juga terwujud hingga sekarang? Terbukti, GKI Taman Yasmin masih digantung dan tidak diberikan solusi sampai sekarang. Saya tidak mengerti bila justru GKI Yasmin lah yang dianggap tidak kooperatif dan tidak mau perkara ini selesai. Sebaliknya, saya mengkhawatirkan justru GKI Yasmin dijadikan “ladang bisnis” oleh Pemkot Bogor dan kelompok intoleran, dengan membawa-bawa dalih agama.

Pandangan sekilas ke GKI belum cukup menguatkan bahwa GKI Yasmin yang tidak mau menyelesaikan perkara, karena kiai Hasyim mungkin belum mengetahui bagaimana kelompok intoleran, aparat  keamanan dan Pemkot Bogor berlenggak-lenggok di atas penderitaan warga negara Indonesia yang hendak bertemu dengan tuhannya. Apakah kiai Hasyim tahu berapa rupiah uang yang telah dihabiskan oleh Pemkot Bogor untuk kepentingan kasus ini? Apakah kiai Hasyim juga tahu berapa rupiah Polres Bogor mengeluarkan biaya pengamanan GKI Yasmin? Atau juga, apakah kiai Hasyim tahu berapa rupiah yang dikeluarkan kelompok intoleran ini untuk menghalangi jemaat GKI Yasmin beribadah setiap hari minggu dan dari mana uangnya berasal?

Bila sang kiai sudah mengetahui duduk semua permasalahan yang “sebenar-benarnya”, saya angkat tangan 10 jari dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas sikap dan pernyataan kiai Hasyim yang disampaikannya lewat BBM di atas.

Tanpa mau berlayar jauh ke permasalahan ini, saya juga hendak mengingatkan kita semua tentang kepiawaian Nabi Muhammad dan para Khulafa’ al-Rasyidun dalam mengelola kelompok agama lain. Mulai dari kehidupan Nabi di Madinah yang merangkul seluruh komponen masyarakat, Yahudi, Majusi dan Nashrani dalam Piagam Madinah, sampai khalifah Abu Bakar bin Shiddiq dan Umar bin Khattab. Kedua khalifah yang disebutkan terakhir, sangat tegas menyatakan, bahwa haram hukumnya bagi umat Islam yang berperang untuk menghancurkan gereja, sinagog atau tempat-tempat ibadah lain yang digunakan oleh masyarakat setempat.

Lalu, mengapa kita yang masih disinggahi kesalahan dan kekeliruan ini sangat berani melangkahi wasiat para sahabat yang, menurutku, tidak diragukan lagi keshalehannya? Siapa pula yang menjadi contoh mereka dalam bersikap? Jangan-jangan, Islam yang justru dijadikan alasan untuk berbuat kekerasan dan brutalitas, padahal Islam sendiri tidak pernah memerintah hal demikian.

Paragraf selanjutnya dari pesan sang kiai adalah pembangunan gereja yang tergantung dengan lingkungan masing-masing. Beliau berkata:

Kalau ukurannya PENDIRIAN GEREJA, faktornya adalah lingkungan. Di Jawa pendirian gereja sulit, tapi di Kupang (Batuplat) pendirian masjid juga sangat sulit. Belum lagi pendirian masjid di Papua. ICIS selalu melakukan mediasi.

Pernyataan ini tidak dapat disangkal adanya. Masjid sangat sulit didirikan di Kupang, Bali, dan beberapa wilayah lain di mana umat Islam menjadi minoritas. Sebaliknya, agama lain juga kadang sudah mendirikan rumah ibadah di masyarakat yang mayoritas berbeda agama. Saya juga sangat mengapresiasi bila dengan organisasinya, ICIS, kiai Hasyim telah melakukan upaya mediasi dan tindakan ini patut diberikan penghargaan setinggi-tingginya, karena beliau telah mendorong sikap toleransi dan pemajuan kebebasan beragama di Indonesia.

Alangkah sangat mulianya pula tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh ICIS di wilayah-wilayah minoritas Muslim, tetapi juga di seluruh Indonesia. Bukankah pembebasan (fath) yang dilakukan oleh Rasulullah dan Sahabat waktu itu tidak melihat latar belakang agama atau keyakinan? Bukankah pula Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta dan bukan untuk umat Islam saja? Bila demikian, lalu mengapa kita menuntut hak umat Islam beribadah, tetapi pada saat yang sama kita justru menafikan hak umat lain untuk beribadah?

Di luar itu semua, permasalahan sulitnya mendirikan rumah ibadah “konon” bukan karena faktor agama, tetapi tidak lebih dari urusan politik penguasa lokal. Di Kupang dan Bogor menunjukkan gelagak ini. Perlu digarisbawahi, bahwa agama memang menjadi salah satu komoditas politik yang paling menarik untuk dimainkan tatkala kepentingan politik menjadi tujuan. Untuk itu pula, sebagai Negara yang menganut azas Pascasila dan mengakui ke-Esaan Tuhan, sudah seharusnya Negara menjamin hak-hak setiap warga negara untuk beribadah ini. Agama adalah salah satu aspek yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, lalu mengapa kemudian tidak mampu berlaku tegas untuk menindak kasus-kasus yang dapat diselesaikan bapak Yth. Presiden RI barang satu hari. Baik pembangunan masjid di Kupang, Gereja di Yasmin Bogor dan Bekasi, atau rumah ibadah lainnya yang bermasalah. Dengan begitu, permasalahannya tentu tak harus ke mana-mana atau dibawa-bawa ke medio internasional.

Tentang Lady Gaga dan Isrjad Manjdi, saya sama dengan kiai Hasyim, sama-sama bukan penggemar, pelaku atau “anak monster” dari kedua orang ini. Tapi saya juga sependapat dengan Kiai Said Aqil Siradj yang menyatakan bahwa keimanan dan keshalehan itu tergantunng dengan pribadi masing-masing. “Jutaan Lady Gaga di Indonesia tidak akan merusak iman umat NU Indonesia”, demikian kiai Said berkata.

Pesan yang hendak disampaikan oleh Kiai Said adalah bahwa umat Islam telah mampu memilih dan memilah mana yang baik dan buruk, dengan berdasarkan kepada Alquran dan Sunnah Nabi. Larangan Islam untuk melakukan hubungan sesama jenis telah cukup menjadi pegangan kuat bagi saya dan umat Islam tentunya untuk menjalani hidup ini. Bila merujuk kepada Alquran, dalam surat Al-Maidah ayat 105, Allah Swt. telah menyampaikan pesannya 14 abad yang lalu, dengan berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Pertanyaannya kemudian, apakah kita meragukan jaminan Allah atas hamba-hamba-Nya yang diberikan petunjuk ini?

Terakhir, terkait dengan pandangan HAM, dengan segala hormat dan rendah diri, saya menyarankan kiai Hasyim Muzadi untuk membaca lagi tentang konsep hak asasi manusia, tidak hanya berucap. Baik instrumen PBB atau Organisasi Kerjasama Islam, keduanya menempatkan HAM sebagai kewajiban dari negara untuk melindungi, memenuhi dan menghormatinya. Bila aksi kekerasan dan pembunuhan terhadap TNI atau polisi hal itu merupakan pelanggaran pidana (dalam hukum hak asasi manusia), karena TNI dan Polisi adalah alat Negara yang dipersenjatai. Penyerangan dan kekerasan adalah konsekuensi tugas yang memang laik untuk diterima, karena mereka dibayar oleh kas Negara, dengan pajak yang diberikan oleh seluruh warga negara. Maka itu, tidak semua orang harus menjadi atau dapat menjadi TNI atau polisi, tetapi melalui proses yang ketat, seleksi yang kredibel, serta komitmen yang kuat untuk membela Negara. Profesi ini pilihan dan setiap pilihan telah diketahui semua konsekuensinya.

Sementara para Imam Masjid, itu yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM, karena mereka adalah sipil dan harus mendapatkan perlindungan negara. Bila mereka tidak dilaporkan, tentu kiai Hasyim harus memaklumi keterbatasan masyarakat sipil yang bekerja di bidang ini. Justru bersama dengan ICIS, kiai Hasyim dapat menyampaikannya langsung ke Komnas HAM RI atau melalui mekanisme internasional. Relasi yang luas dan jabatan di pelbagai organisasi internasional dapat dengan mudah digunakan oleh kiai Hasyim untuk membawa kasus ini menjadi perhatian banyak orang.

Di luar permasalahan itu semua, perlu menggarisbawahi konsep hak asasi manusia ini dengan kepala jernih dan obyektif. HAM memang berangkat dari peradaban Barat, tetapi HAM sebagai nilai dan tatanan norma kehidupan umat manusia adalah milik manusia secara bersama-sama. Semua agama mengakui dan menghormati hak asasi manusia.

Penting untuk meletakkan HAM sebagai sebuah standard norma, karena pada kenyataannya Negara yang selalu mengkampanyekan HAM dan demokrasi pada saat yang sama justru dapat melakukan pelanggaran HAM secara brutal dan tidak manusiawi. Sebut saja misalnya penyerangan Afghanistan dan Irak yang membabi buta. Namun demikian, fakta-fakta tersebut bukan berarti menjadi alasan bagi kita untuk bertindak brutal di luar batas kemanusiaan. Untuk itu pula, perlu membedakan HAM sebagai standard nilai dan norma dengan HAM sebagai komoditas politik kepentingan suatu negara. Pembacaan Mashood A. Baderin – yang pasti sudah dilumat habis oleh kiai Hasyim Muzadi – tentang Islam Law and International Human Rights Law menggambarkan konsep HAM dan Islam secara utuh dan patut dipertimbangkan, kecuali umat Islam masih mau tetap terjebak pada kepicikan dan kekakuan berfikir.

Selanjutnya, saya tidak mau membandingkan Indonesia dengan Denmark, Swedia ataupun Norwegia, karena nilai-nilai kemanusiaan yang saya dapatkan dari Islam justru lebih mulia dari sekedar praktik kenegaraan sekular yang diterapkan di Negara-negara ini. Untuk itu pula, saya tidak menjadikan mereka sebagai ukuran baik atau buruk dalam bertindak. Mereka tak lebih dari sekelompok orang yang memiliki komitmen untuk hidup bersama, terkadang memiliki kebaikan dan tak jarang pula memiliki kekurangan. Sama seperti Indonesia. Dan, kekurangan atau kesalahan mereka tak juga menginspirasiku untuk berbuat seperti mereka.

Tetapi, sebagai umat Islam yang selalu berpegang pada nilai-nilai luhur Alquran dan Sunnah, tak pantas juga kiranya kita melakukan tindakan diskriminasi, intoleransi atau kekerasan hanya karena mereka juga melakukan hal yang sama, karena mereka bukan kiblat kita. Mereka hanya partner kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat di dunia internasional, dan yang tak jarang benar atau pun salah dalam bertindak. Lantas, mengapa pula kita terjebak dengan pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan? Bukankah suatu pepatah Arab menyatakan, “unzhur maa qaala wa la tanzhur man qaala” (Lihatlah apa yang dikatakannya, tetapi jangan lihat siapa yang mengatakan). Mengapa kita harus memilih-milih siapa yang berkata dan dari mana asalnya? Toh, mereka pun memberikan apresiasi untuk Indonesia sebagai negara Muslim toleran dan demokratis dan menginginkan Indonesia lebih maju.

Terakhir, dengan pemahaman yang utuh soal HAM, baik Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1947, Deklarasi HAM Islam (Deklarasi Kairo 1990), serta praktik kehidupan luhur Rasulullah dan para Sahabatnya, baru saya menyerahkan kepada umat Islam sendiri untuk membedakan mana HAM yang benar (humanisme) dan mana yang sekedar produk politik? HAM tidak lebih dari sebuah produk politik, tetapi di dalamnya terdapat nilai-nilai universal yang diakui oleh umat manusia, sebagaimana Agama yang tak jarang dipolitisasi oleh para elit, padahal di dalamnya mengandung sejuta makna dan nilai.

Wallahu A’lam bi al-Shawab

2 thoughts on “Tanggapan Pesan Singkat Berantai (BBM) KH. Hasyim Muzadi

Tinggalkan balasan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s